Hal itu disampaikan Rieke, menanggapi gencarnya Pemprov Jabar mengeluarkan dana hibah dan bansos menjelang Pemilukada Jabar pada Februari mendatang. "Saya ingatkan bahwa yang pertama uang APBN itu bukan uang presiden dan menteri. APBD juga demikian, bukan uang gubernur atau birokratnya. APBN dan APBD itu uang rakyat," kata Rieke saat ditemui usai acara perayaan ulang tahun sekaligus peluncuran buku Taufiq Kiemas di Jakarta, Senin (31/12).
Rieke pun berharap semestinya pengucuran dana hibah dan bansos menjelang Pemilukada itu bisa ditunda dulu. "Dalam mendekati momen-momen politik seperti pemilihan, ini kalau mau jujur tidak fair. Harusnya ditunda dulu," tegasnya.
Karenanya calon gubernur yang berpasangan dengan pegiat antikorupsi Teten Masduki itu mengingatkan masyarakat Jabar agar tidak mudah terbujuk untuk memilih incumben karena dikucuri dana bansos. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu justru menyarankan masyarakat Jabar untuk menerima kucuran dana bansos, tapi tidak memilih incumben.
"Itu uang kalian, terima saja tapi bukan berarti kalian harus memilih salah satu pasangan tertentu. Bukan berarti rakyat harus memilih siapa yang mengucurkan dana itu. Saya hanya ingin mengembalikan bahwa itu uang rakyat, adalah sangat tidak etis ketika uang rakyat kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Pintu Rhoma Bergabung
Redaktur : Tim Redaksi