jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) bahwa risiko dari sikap yang tidak netral saat Pemilihan Umum 2024 sangatlah berat.
Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan bahwa ASN tidak netral selama pemilu bisa diberikan sanksi berat, berupa penurunan pangkat dan pemecatan.
BACA JUGA: Pembayaran Gaji ASN di Samarinda Terlambat, Wali Kota Andi Harun Bilang Begini
Oleh karena itu, Lalu Alwan Basri bersama Wali Kota Mataram Mohan Roslikana terus mengingatkan para ASN di daerah itu agar netral di Pemilu 2024.
"Risiko ASN tidak netral sangat berat. Karena itu, saya dan pak wali (Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana-red) terus mengingatkan ASN bahwa netralitas adalah harga mati," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Selasa.
BACA JUGA: Kapolres Inhil Kawal Ketat Pelipatan Surat Suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik KPUD
Sekda selaku pembina ASN menyampaikan hal itu sebagai salah satu upaya menjaga netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram di tengah maraknya kegiatan kampanye Pemilu 2024.
Alwan mengingatkan ASN agar tetap menjaga konsistensi, komitmen dalam melaksanakan tugas dan pengabdian.
BACA JUGA: Honorer Teknis P1 Harus Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Langsung PenempatanÂ
"Resolusi 2024 adalah memperbaiki kualitas pelayanan agar terus membangun citra positif di lingkup Pemerintah Kota Mataram," ungkapnya.
Di sisi lain, Alwan juga mengingatkan agar ASN berhati-hati ketika bermain media sosial sebab hanya dengan mengklik "like" saja juga bisa dinilai melanggar netralitas ASN.
"Mereka bisa kita proses dalam sidang disiplin ASN. Sekarang bisa saja kita bertemu sebagai teman, tetapi kalau sudah di sidang ASN kondisinya akan berbeda," katanya.
Sementara menyinggung tentang pengawasan terhadap aparat lingkungan yang terindikasi berpolitik, Sekda mengatakan, perangkat Pemerintah Kota Mataram paling bawah adalah lurah.
Sementara kepala lingkungan, tidak ditunjuk oleh pemerintah melainkan dipilih langsung oleh masyarakat sehingga hak politik mereka masih diperhitungkan masyarakat dan parpol.
"Namun demikian, kita juga tetap membina aparat lingkungan agar bisa tetap netral untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi