jpnn.com - JAKARTA - Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga kader dari PDI Perjuangan lebih fenomenal dibanding putri dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.Pasalnya, wanita yang akrab disapa Risma ini mengungguli jauh perolehan poling suara untuk menduduki kursi menteri Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) yang ada di situs kabinetrakyat dibanding kedua nama tokoh penting pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu.
Hingga pukul 19.30 semalam (3/8), Tri Rismaharini meraih 986 suara, Muhaimin Iskandar (148), dan Puan Maharani (114). Wanita kelahiran 20 November 1961 ini menjadi salah satu nominasi wali kota terbaik di dunia, 2012 World Mayor Prize, yang digelar oleh The City Mayors Foundation bersama Wali Kota Solo Joko Widodo.
BACA JUGA: SBY dan Muhaimin Iskandar Lalai Urus TKI
Meski keputusan final dari Pilpres masih ada di tangan Mahkamah Kostitusi (MK), gonjang- ganjing kursi kabinet Jokowi (pemenang Pilpres yang ditetapkan KPU 22 Juli lalu) kian bergulir kencang.
Di situs kabinetrakyat, terdapat 41 posisi (menteri dan sekelasnya) yang menominasikan sejumlah nama elite parpol maupun non parpol. Di sana, pengunjung situs bisa langsung berpartisipasi memberikan dukungan maupun usulan nama baru.
BACA JUGA: Ribuan Pendukung dan Relawan Antre Salami Prabowo-Hatta
Selain posisi tersebut, terdapat tiga elite politik yang dikenal erat di kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dinominasikan menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.
Mereka adalah Pramono Anung, Akbar Faisal dan Yuddy Chrisnandi. Sejauh ini, dari situs yang sama di waktu yan sama pula, Pramono lebih difavoritkan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu sudah mendapat 166 respon setuju, meninggalkan respon milik Akbar (95) dan Yuddy (54).
BACA JUGA: 12 Kegagalan Ical Pimpin Golkar Versi Soksi
Selain itu, anchor Metro TV Najwa Shihab masuk menjadi kandidat kuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Kabinet Rakyat 2014-2019. Anak kedua dari mantan Menteri Agama era Kabinet Pembangunan VII, Quraisy Shihab itu mendapat respon yang lebih banyak dibanding dua nama lain, Nia Dinata (sutradara, produser) dan Yovie Widianto (musisi).
Jika Nia dan Yovie baru menuaii respon dari pengunjung situs di dua digit, maka Najwa sudah mendulang 427 respon setuju. Nia baru 32 sementara Yovie mendapat 18 setuju.
Najwa yang kelahiran Makassar 16 September 1977 ini tercatat sebagai jurnalis pertama mewawancarai Presiden SBY, tidak lama setelah pelantikan. Selama karirnya Najwa sudah mewawancari banyak tokoh politk nasional. Selain itu, Najwa juga pernah mewawancarai tokoh manca negara diantaranya mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Najwa juga pernah mendapat penghargaan Young Global Leader di tahun 2011 dari World Economic Forum (WEF). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga pernah memeroleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda di tahun 2004.
Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mengaku bahwa situs kabinetrakyat jangan menjadi patokan bagi presiden terpilih Joko Widodo dalam penentuan kabinet pro rakyatnya.
“Saya pikir situs itu bagian dari demokrasi keterbukaan informasi dan aspirasi masyarakat, dan itu sah-sah saja,” ucapnya kepada INDOPOS (Grup JPNN).
Meski begitu, dirinya berharap situs bukan menjadi patokan bagi Jokowi-JK untuk menjatuhkan pilihannya untuk duduk di kursi menteri kabinet. “Tingginya rangking vite seorang tokoh dalam situs tersebut bukan menggambarkan kualitas kelayakan seseorang untuk duduk di kabinet,” tegasnya.
Ia pun menerangkan bahwa Jokowi sudah berulangkali telah mengatakan tidak ada bagi-bagi jabatan, yang ada adalah kerjasama. Tetapi tak bisa disembunyikan, gejolak yang terjadi menjelang pembentukan kabinet sudah mulai terasa, khususnya banyaknya nama dari para tim sukses partai koalisi.
"Semua yang akan duduk di kabinet harus berdasarkan keahlian. Meskipun dalam perspektif lain, dinamika yang saling mempengaruhi itu dimaknai sebagai bagian dari proses demokrasi yang menurut Jokowi, demokrasi itu sejatinya adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya," tegasnya. (dli)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW Ingatkan Jokowi tak Angkat Koruptor Jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi