ICW Ingatkan Jokowi tak Angkat Koruptor Jadi Menteri

Senin, 04 Agustus 2014 – 04:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Joko Widodo (Jokowi) tidak mengangkat orang-orang yang rekam jejaknya tidak bersih sebagai menteri.

"Sejauh ini teman-teman koalisi sedang menggodok nama-nama yang sedang beredar. Ada beberapa nama yang harus dicek betul track record-nya," ujar peneliti ICW Emerson Yuntho di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (3/8).

BACA JUGA: Penyebar Foto Baasyir Bukan Orang Lapas

Menurutnya, terdapat beberapa nama politisi yang tidak layak dipilih Jokowi dalam komposisi kabinet pemerintahannya seperti Ribka Tjibtaning dan Rokhmin Dahuri

"Mungkin mengingatkan beberapa nama untuk tidak dipilih Jokowi. Bagi kami Koalisi Masyarakat Sipil penempatan kabinet akan mempengaruhi pemerintahan Jokowi-JK," jelas Emerson.

BACA JUGA: Pansus Pilpres Berpotensi Merusak Tatanan Demokrasi

Karena itu, ke depan, pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil akan terus memberi informasi kepada Jokowi agar tidak salah memilih orang.

"Semua posisi bisa ditempati siapa saja, LSM, akademisi, koalisi. Yang penting integritas. Jabatan menteri kan bukan jabatan coba-coba," demikian Emerson.

BACA JUGA: Ajakan Boikot Pelantikan Tak Bisa Anulir Mandat Rakyat ke Jokowi-JK

Sekedar mengingatkan, Rokhmin Dahuri merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri. Tahun 2007 dia sempat mendekam di Lapas Cipinang karena kasus korupsi dana non budgeter di kementeriannya. Rokhmin dikenal dekat dengan Megawati dan kerap tampil bareng Jokowi. Di akun Facebook Jokowi Center, namanya digadang-gadang sebagai kandidat yang cocok untuk kembali mengisi jabatan Menteri KKP.

Sementara, Ribka Tjibtaning yang merupakan Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pada tahun 2012 pernah terlibat kasus penghilangan ayat dalam Rancangan Undang-Undang Pengendalian Tembakau. Walaupun penyelidikan kasusnya dihentikan oleh Mabes Polri, Ribka mendapat sanksi dari Badan Kehormatan DPR berupa larangan untuk memimpin rapat. Namanya kini digadang-gadang sebagai kandidat Menteri Kesehatan. (rmo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri tak Mau Sembarangan Setujui Pemekaran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler