JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Saleh Husin menyatakan, data riwayat seorang pejabat publik memang perlu diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui track record mereka sebelum menentukan pilihan. Karena itu, kata Saleh Husin, sangat wajar dan tidak perlu menjadi masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikannya.
"Jadi tidak masalah untuk dipublikasikan oleh KPU selama sesuai aturan yang berlaku," kata Saleh Husin kepada wartawan, Kamis (27/6).
Anggota Komisi V DPR itu tidak memungkiri para calon anggota legislatif (caleg) mempunyai pemikiran sendiri soal dipublikasikannya data riwayat caleg. Namun ia menegaskan, publikasi itu memang perlu dilakukan.
"Jadi saya kira masing-masing caleg kan mempunyai sikap sendiri-sendiri. Namun sebagai calon wakil rakyat sebaiknya track recordnya harus diketahui luas oleh masyarakat," ujar Saleh.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo mengatakan, biodata bukan syarat administratif caleg. Biodata itu kata dia, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai latar belakang calon.
Sehingga dengan mengetahui latar belakang calon, masyarakat bisa menilai dan memberikan masukan kepada KPU. Hal itu menurut Arif, merupakan bagian dari pendidikan politik.
"Biarkan masyarakat menilai soal rekam jejak dari apa yang tertera dalam biodata itu apakah benar biodata itu. Paling penting rekam jejak, pengalaman hidupnya, pengabdian kepada nasyarakat, dan keberpihakan kepada masyarakat," kata Arif.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, KPU mempunyai ruang untuk mengumumkan rekam jejak para caleg. Arif mendorong komisi yang dipimpin Husni Kamil Manik itu bersikap transparan terkait data riwayat hidup para caleg.
"Karena itu kita dorong ketransparanan di KPU dengan cara mengumumkan data riwayat hidup dengan diisi sendiri oleh para calon," ucapnya. (gil/jpnn)
"Jadi tidak masalah untuk dipublikasikan oleh KPU selama sesuai aturan yang berlaku," kata Saleh Husin kepada wartawan, Kamis (27/6).
Anggota Komisi V DPR itu tidak memungkiri para calon anggota legislatif (caleg) mempunyai pemikiran sendiri soal dipublikasikannya data riwayat caleg. Namun ia menegaskan, publikasi itu memang perlu dilakukan.
"Jadi saya kira masing-masing caleg kan mempunyai sikap sendiri-sendiri. Namun sebagai calon wakil rakyat sebaiknya track recordnya harus diketahui luas oleh masyarakat," ujar Saleh.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo mengatakan, biodata bukan syarat administratif caleg. Biodata itu kata dia, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai latar belakang calon.
Sehingga dengan mengetahui latar belakang calon, masyarakat bisa menilai dan memberikan masukan kepada KPU. Hal itu menurut Arif, merupakan bagian dari pendidikan politik.
"Biarkan masyarakat menilai soal rekam jejak dari apa yang tertera dalam biodata itu apakah benar biodata itu. Paling penting rekam jejak, pengalaman hidupnya, pengabdian kepada nasyarakat, dan keberpihakan kepada masyarakat," kata Arif.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, KPU mempunyai ruang untuk mengumumkan rekam jejak para caleg. Arif mendorong komisi yang dipimpin Husni Kamil Manik itu bersikap transparan terkait data riwayat hidup para caleg.
"Karena itu kita dorong ketransparanan di KPU dengan cara mengumumkan data riwayat hidup dengan diisi sendiri oleh para calon," ucapnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Makelar Jabatan Bukan Hal Baru di Kepolisian
Redaktur : Tim Redaksi