JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP), Rizal Ramli menyatakan apresiasinya terkait rencana pemerintah yang tengah mengaji penerapan sistem tarif impor karena sistem kuota yang selama ini diterapkan tidak transparan dan cenderung menjadi bancakan bagi pejabat dan para politisi.
“Kendati terlambat, saya tetap merasa lega dan gembira jika pemerintah menerapkan sistem tarif. Paling tidak, perilaku pat-gulipat antara pejabat, pengusaha dan para politisi bisa segera dihentikan," kata Rizal Ramli, di Jakarta, Minggu (7/4).
Dengan menerapkan sistem tarif menurut Rizal, rakyat tidak perlu lagi membayar produk pertanian dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar negeri.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro minggu lalu menyatakan meninjau ulang sistem kuota impor dan menyiapkan pemberlakuan impor produk pangan melalui sistem tarif.
Alasan pemerintah, langkah ini ditempuh karena sistem kuota yang selama ini dipakai dianggap tidak sesuai dengan ketentuan World Trade Organization (WTO). Jika terus dipertahankan, Indonesia akan disibukkan dengan kritikan bahkan gugatan negara-negara yang merasa dirugikan.
Namun di mata mantan Kepala Bulog itu, sistem kuota impor terbukti tidak transparan dan tidak efektif untuk menjaga stabilitas harga, sehingga merugikan rakyat. (fas/jpnn)
“Kendati terlambat, saya tetap merasa lega dan gembira jika pemerintah menerapkan sistem tarif. Paling tidak, perilaku pat-gulipat antara pejabat, pengusaha dan para politisi bisa segera dihentikan," kata Rizal Ramli, di Jakarta, Minggu (7/4).
Dengan menerapkan sistem tarif menurut Rizal, rakyat tidak perlu lagi membayar produk pertanian dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar negeri.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro minggu lalu menyatakan meninjau ulang sistem kuota impor dan menyiapkan pemberlakuan impor produk pangan melalui sistem tarif.
Alasan pemerintah, langkah ini ditempuh karena sistem kuota yang selama ini dipakai dianggap tidak sesuai dengan ketentuan World Trade Organization (WTO). Jika terus dipertahankan, Indonesia akan disibukkan dengan kritikan bahkan gugatan negara-negara yang merasa dirugikan.
Namun di mata mantan Kepala Bulog itu, sistem kuota impor terbukti tidak transparan dan tidak efektif untuk menjaga stabilitas harga, sehingga merugikan rakyat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kombinasikan Kenaikan Harga dan Pembatasan
Redaktur : Tim Redaksi