jpnn.com, JAKARTA - Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial telah merusak demokrasi.
Tokoh nasional DR. Rizal Ramli mengatakan, para buzzer kerap membuat narasi yang tidak beretika dan mengarah pada body shaming terhadap masyarakat yang kritis, serta memuat konten yang berisi kebohongan.
BACA JUGA: Rizal Ramli Ungkap Modus Para Buzzer, Simak Nih
Menurutnya, para buzzer politik itu telah menghadirkan ilusi, memabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya hanya akan merusak pondasi demokrasi.
“Mereka tidak banyak, tetapi ulah mereka sangat berbahaya,” kata Rizal Ramli yang juga menjadi korban buzzer politik, Jumat (5/6).
BACA JUGA: Mengaku Salah, Rizal Ramli Langsung Minta Maaf
Rizal berpendapat kalaupun mau disebut sebagai ekses demokrasi, buzzer politik adalah hal yang tidak diharapkan.
Rizal mengaku kerap dinasihati beberapa kawannya, bahwa melawan buzzer adalah perbuatan sia-sia.
BACA JUGA: Rocky Gerung Sebut Ruang Publik Dikuasai Buzzer Istana
Menurut dia, melawan mereka yang kebanyakan menggunakan identitas anonim dan akun palsu itu seperti memukul angin, berteriak di tengah Gurun Gobi atau gurun lainnya.
Meski demikian, Rizal Ramli tetap bersikukuh. “Jika buzzer politik yang dipelihara penguasa atau pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kekuasaan adalah bubble atau gelembung. Terlihat banyak, tetapi sebenarnya keropos,” tukas mantan
anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Menurut Rizal, menggusur komunitas buzzer politik dari lingkaran kekuasaan penting dilakukan, agar pemerintah tidak terbuai dan dapat melihat dengan jelas persoalan riil yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini.
Pemikiran Rizal terkait buzzer telah merusak demokrasi juga selaras dengan pegiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang juga memiliki cara pandang yang sama mengenai daya rusak buzzer politik.
Seperti diberitakan, Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi bertema “Teror dalam Ruang Demokrasi”, Rabu (3/5), misalnya meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk menertibkan komunitas buzzer politik yang berada di lingkaran kekuasaan karena sudah melampaui batas.
"Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat,” kata Asfinawati. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy