jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menkomaritim Rizal Ramli menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan persekongkolan jahat untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo. Usaha menghancurkan citra Jokowi dilakukan lewat revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Saya juga bingung, kadang-kadang prihatin. Apakah presiden mengerti atau enggak? Ini upaya dengan sengaja menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi. Pak Jokowi mengerti atau enggak menterinya sedang berupaya mendongkel dia, mengurangi elektabilitas dia," ungkap Rizal.
BACA JUGA: Tak Sekadar Jadi Calon, Anies Bisa Memenangkan Semua di 2019
Mengapa Rizal yakin melibatkan menteri? Alasannya, pasal yang membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi selain pajak dalam draf revisi itu merupakan usulan pemerintah.
Untuk memuluskan agenda menggerus elektabilitas Jokowi, lanjut Rizal Ramli, sang menteri "menyogok" DPR RI dengan anggaran pembangunan gedung baru senilai lebih dari Rp 5,7 triliun.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Muaragembong Hari ini
"Saya tidak mau suudzon. Menteri keuangan kita sudah menyepakati gedung DPR Rp 5,7 triliun di APBN 2018, itulah penjelasannya mengapa partai-partai diam. Dengan gedung DPR baru, mereka tidak peduli rakyat akan dibebani oleh berbagai iuran," sesal dia
Tidak cuma mengkritik, Rizal kemudian memberi jalan keluar. Ketimbang terus "memeras" rakyat, dia menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
BACA JUGA: Menteri-Menteri ini Dinilai Layak Diganti
Yaitu dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.
"Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis," terang Rizal.
Rizal juga meminta semua kelompok rakyat biasa, aktivis sampai akademisi maupun anggota DPR RI bersatu menolak pengesahan revisi UU PNPB yang diserahkan pemerintah sejak tahun 2012 itu.
"Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Enggak ada artinya duit recehan ini. Saya mohon pemerintah berani juga sama yang besar, jangan cuma berani sama rakyat kecil," tutur Rizal. (ald/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bocorkan Saksi Pernikahan Kahiyang-Bobby
Redaktur & Reporter : Adil