jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino tak setuju dengan ide Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, yang berkeinginan menjadikan Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan.
Ide tersebut diputuskan sebagai upaya untuk menekan waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
BACA JUGA: Sebelum Dijebloskan ke Rutan, Evy Tulis Surat Untuk OC Kaligis
"Saya enggak setuju (Kemenhub jadi otoritas pelabuhan), karena Kemenhub itu kan enggak punya orang," ujar Lino saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/8).
Lino berpendapat, proses bongkar muat barang dan penyelesaian dokumen merupakan dua hal yang berbeda. Menurut dia, pihak yang cocok untuk menyelesaikan masalah dwelling time adalah Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
BACA JUGA: Gatot Minta KPK Ambil Alih Kasus Bansos Sumut
"Ditjen Bea Cukai yang cocok untuk selesaikan masalah dwelling time. Mereka yang koordinasi semua kementerian. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Itu mereka yang kontrol, bukan Kementerian Perhubungan," tandas Lino. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Di Gerbang Rutan, Evy: Terima Kasih, Doakan Saya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menangkan Kompetisi BBC Future Journalist Award, Hadiahnya Jalan-Jalan ke London
Redaktur : Tim Redaksi