jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Ahmad Rijal Ilyas mendukung rencana kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) sudah tepat untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Menurutnya, protes yang dilayangkan driver ojek online (ojol) terkait kebijakan ERP karena belum adanya sosialisasi yang mumpuni.
BACA JUGA: Jurus Baru Atasi Kemacetan Jakarta: Tutup 27 U-Turn, Siapkan 7 One-Way, Gaet Google
"Kebijakan ERP sangat baik untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta, apalagi jika dilihat menurut data tingkat volume kemacetan dari tahun ke tahun meningkat," ungka Rijal dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (8/2).
Polda Metro Jaya merilis indeks kemacetan di Ibu Kota saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen. Angka tersebut hampir sama dengan indeks kemacetan Ibu Kota sebelum pandemi Covid-19 melanda.
BACA JUGA: Pembayaran Tol Non-Tunai Nirsentuh Akan Diuji Coba, Bamsoet: Bisa Mengurai Kemacetan
Jika dilihat dari indeks kemacetan dunia, menurut data yang dirilis Tomtom, yang berasal dari 404 kota yang terbesar dari 48 negara, Jakarta menempati peringkat ke-46 di seluruh dunia. Skor indeks kemacetan ibu kota Indonesia tersebut sebesar 34 persen.
"Artinya, harus ada solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di DKI Jakarta, saya rasa kebijakan ERP adalah solusi yang cepat ya," papar Rijal.
Selain itu, kata Rijal, kebijakan ERP tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor.
"Salah satu faktor yang banyak menyumbang pencemaran lingkungan adalah emisi kendaraan yang banyak digunakan kaum urban untuk mobilitasnya," kata Rijal.
Dia menilai sangat perlu melakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, dengan alasan soal kemacetan dan polusi di Jakarta.
Tentu, kata dia, masyarakat harus memahami hal itu.
Apalagi, kepadatan Lalu lintas di Jakarta disebabkan karena meningkatnya pengguna sepeda motor. Data BPS DKI Jakarta dalam satu tahun dari 2018-2019 jumlah tersebut bertambah 5,3 persen.
"Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di tentu bertambah pula kemacetan, selain itu tingkat kecelakaan pun ikut meningkat. Maka, pemerintah DKI harus segera menerapkan kebijakan tersebut, tentu harus memikirkan aspek-aspek lainnya ya," tegas Rijal.(mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari