Koordinator divisi monitoring dan analisa anggaran ICW Firdaus Illyas, aksi tersebut mengkritisi carut marutnya penyelenggaraan ibadah dan berindikasi adanya korupsi, khususnya ibadah haji tahun ini. Salah satunya menyangkut Menah Suryadharma Ali yang membawa rombongan jumbo ke Arab saudi. "Pada kenyatannya, sebagian besar yang ikut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas maupun pelayanan agar penyelenggaraan ibadah haji bisa berkualitas. Diantaranya adik, anak menantu, ormas, dan koleg menteri di partai politik," katanya.
Menurut pihaknya, menteri yang akrab disapa SDA itu telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan pelanggaran prosedur pendaftaran sekaligus memotong antrian calon jemaah haji yang kini jumlahnya mencapai 2.000.093. Jika dirata-rata, lanjut dia, antrian calon jemaah haji di Indonesia sudah mencapai 10 tahun. "Bahkan di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan hinggan 16 dan 15 tahun. Membawa rombongan jumbo merupakan pengulangan dari kebiasaan buruk menteri agama sebelumnya yang kerap memberi jatah politisi maupun tokoh agama untuk menunaikan haji dengan gratis,"tuturnya.
Selain membawa rombongan jumbo, penyelengaraan ibadah haji juga rawan korupsi. Dalam catatan ICW beberapa aktivitas seperti penyusunan dan pengelolaan BPIH, kontrak pengadaan keperluan haji seperti pemondokan, katering, transportasi, pengelolaan Dana Abadi Umat, setoran awal, serta pengadaan valuta asing. "Ini yang membuat ibadah haji sangat mahal dan pelayanan makin buruk," tegasnya.
Karena itu, mereka menuntut Menag meminta maaf secara terbuka kepada calon jamaah haji yang antriannya diserobot. Mereka juga meminta SDA menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan rombongan jumbo itu. Kemudian politikus PPP tersebut juga diharuskan membuka laporan keuangan total setoran calon jamaah serta laporan keuangan rincian BPIH dan laporan rinci realisasi kompenen BPIH. "Kementerian juga harus membuka laporan dana efisiensi penyelenggaran ibadah haji dan posisi DAU. Penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi memonopoli dan harus dikelola badan khusus yang independen.
Menanggapi aksi protes tersebut, Kabid Humas Kemenag Zainuddin Daulay mengatakan akan meneruskan tuntutan dan pernyataan para aktivis ke Menag. "Ini akan segera disampaikan kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pernyataanya," jelasnya.
Sementara itu, gelombangan pemulanga jamaah haji dari Jeddah menuju tananh air terus berlanjut. Catatan hingga Jumat kemarin, sudah ada 28 kloter dengan total jamaah mencapai 11.316 orang yang dipulangkan. Hingga tadi malam waktu Indonesia, belum ada laporan gangguan pemulangan.
Dalam laporannya ke Kemenag, Sekretasis Daerah Kerja Jeddah Nur Aliya Fitra menuturkan jika total kloter yang dipulangkan melalui Jeddah berjumlah 365 kloter. Sementara pemulangan dari bandara Madinah berjumlah 120 kloter.
Jamaah yang pulang dari Madinah ini adalah jamaah gelombang kedua. Mereka dulu langsung ke kota Makkah, sehingga setelah prosesi haji tuntas wajib menuju ke Madinah dulu.
Fitra menyebutkan, untuk kelancaran pemulangan maka rata-rata setiap hari ada 17-19 kloter yang dipulangkan dari Jeddah. Dengan pembagian ini, jamaah haji Indonesia tida sampai terjebak kepadatan kerumunan jamaah haji dari negara lainnya selama di bandara.
Dia juga menjelaskan formasi petugas pelayanan haji untuk kepulangan tidak berbeda dengan saat kedatangan dulu. Tapi untuk saat ini kosentrasi hampir sebagian besar petugas ada di Jeddah, selanjutnya juga di Madinah. (Ken/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Ancam Cabut IMB Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi