jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Suhud Alyuddin mengkritik keras pemerintah era Joko Widodo (Jokowi) setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).
Menurut Suhud, pemerintahan Jokowi gagal menjalankan program pemberantasan korupsi. Penangkapan KPK terhadap Rommy menandakan program tersebut hanya sebatas jargon.
BACA JUGA: Jelang Azan Magrib, Ruang Kerja Menteri Agama Disegel KPK
"Artinya, program pemberantasan korupsi hanya sebatas jargon saja. Karena pada kenyataannya, praktik korupsi tetap saja dilakukan oleh pejabat publik," kata Suhud saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (15/3/2019).
BACA JUGA: Sebegini Harta Kekayaan Ketum PPP Romahurmuziy
BACA JUGA: Sebegini Harta Kekayaan Ketum PPP Romahurmuziy
Selain itu, Suhud mempertanyakan program revolusi mental milik Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi capres pada 2014 ketika Rommy tertangkap KPK. Dia menilai, program tersebut tidak berjalan baik.
"Semakin memperlihatkan kegagalan program revolusi mental Pak Jokowi. Program itu hanya jargon dan tak mampu menghilangkan praktik korup pejabat publik," ungkap dia.
BACA JUGA: Pangi Sarwi Sebut Penangkapan Romi akan Pengaruhi Elektabilitas Jokowi
Tidak hanya itu, kata Suhud, penangkapan Rommy akan berimbas kepada dunia politik Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan rakyat kecewa dengan politik setelah petinggi partai tertangkap KPK.
"Semakin membuat masyarakat kehilangan harapan dan juga antipati terhadap tokoh politik yang serius memperjuangkan kepentingan bangsa karena adanya oknum yang tak menjaga integritas sebagai tokoh politik," pungkas politikus PKS itu.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Romahurmuziy Diprediksi Bikin Tim Jokowi Kehilangan Fokus
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan