jpnn.com - jpnn.com - Menristekdikti Muhammad Nasir menjelaskan definitif APBN 2017 Kemenristekdikti mencapai Rp 39,73 triliun.
Anggaran ini terbagi untuk urusan pendidikan tinggi Rp 38,73 triliun dan anggaran riset teknologi Rp 1 triliun.
BACA JUGA: Menristekdikti: Dana Pendidikan Rp 350 Miliar Diblokir
’’Ada tambahan anggaran lagi sebesar Rp 350 miliar tetap masih diblokir Kemenkeu,’’ katanya, seperti diberitakan Jawa Pos.
Nasir menjelaskan anggaran Rp 350 miliar itu dialokasikan untuk tiga kegiatan penting. Yakni untuk revitalisasi pendidikan vokasi sebesar Rp 200 miliar, penambahan biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp 100 miliar, dan program World Class Professor Rp 50 miliar.
BACA JUGA: Informasi Seputar Beasiswa Bidikmisi 2017
Setelah keluar hasil review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diharapkan pemblokiran itu segera dicabut.
Mantan rector Universitas Diponegoro Semarang itu menjelaskan program World Class Professor sejatinya adalah mengundang diaspora professor yang tersebar di penjuru dunia.
’’Mereka kita undang untuk bisa menjadi mentor di PTN-PTN. Sukur-sukur bisa pulang untuk mengabdi di Indonesia kembali,’’ jelasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan pemanfaatan anggaran yang diblokir itu memang baik.
Namun dia menjelaskan posisi DPR tetap harus menunggu blokir dari Kemenkeu itu dicabut. ’’Silahkan Kemenristekdikti berkoordinasi dengan Kemenkeu,’’ tuturnya.
Politikus Golkar itu menjelaskan dari sisi penggunaan, tambahan anggaran itu sangat positif. Diantaranya adalah tambahan anggaran untuk BOPTN. Dengan tambahan dana BOPTN itu, diharapkan kampus tidak menaikkan SPP yang ditanggung mahasiswa.
Ferdiansyah juga berharap kampus untuk kreatif menghasilkan uang secara mandiri. Sehingga kalaupun tidak ada penambahan BOPTN, besaran SPP mahasiswa tidak dinaikkan.
Kampus bisa mengelola aset bagunan dan lahan sebagai sumber pemasukan. Dengan catatan dikelola secara transparan dan tidak melanggar hokum.
Di dalam postur anggaran Kemenristekdikti 2017, alokasi untuk 118 unit kampus negeri mencapai Rp 4,65 triliun.
Sementara alokasi untuk aneka jenis beasiswa seperti bidikmisi dan beasiswa lainnya Rp 4,24 triliun.
Pos pengeluaran paling besar adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai untuk 139 satuan kerja (satker) sebesar Rp 14,02 triliun. (wan)
Redaktur & Reporter : Soetomo