Armida menyebut, investasi tersebut merupakan gabungan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun swasta.
Menurut Armida, Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen seperti yang ditargetkan dalam dokumen Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), idealnya diperlukan investasi infrastruktur sekitar 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Dana Rp 438 triliun baru sekitar 4,7 persen dari PDB Indonesia," katanya.
Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bastary P. Indra menambahkan, pengembangan infrastruktur memang menjadi prioritas pemerintah. "Tahun lalu ada 16 proyek, tahun ini akan ada 14 proyek," ujarnya.
Proyek-proyek tersebut ditawarkan kepada pihak swasta melalui ajang Indonesia Internasional Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2013. "Proses transaksi, tender, dan kontrak akan dilakukan tahun ini juga," katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan dan memfasilitasi pihak swasta yang masuk ke proyek-proyek infrastruktur. "Ini saat yang tepat untuk pengembangan infrastruktur," ucapnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Persoalkan Mekanisme Penetapan UMP
Redaktur : Tim Redaksi