JAKARTA - Perubahan kurikulum 2013 sepertinya bakal terganjal persoalan anggaran. Meski alokasinya telah masuk dalam postur APBN 2013, tapi sejumlah fraksi di DPR masih membintangi dua mata anggaran terkait kurikulum baru yang akan direalisasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pertengahan tahun ini.
Anggota Komisi X DPR, Popon Otje Djundjunan mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR tidak memiliki kesempatan untuk masuk lebih dalam ke ranah kurikulum yang akan diubah pemerintah. Menurutnya, Kemdikbud beralasan kurikulum itu sudah bisa dikatakan hampir final dan akan diimplementasikan tahun ini juga.
"Kurikulum memang domain pemerintah, tapi pemerintah tidak bisa semena-mena. Pembahasan perubahan kurikulum harus mengikutkan PGRI, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, red), maupun DPR," kata Popon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X dengan PGRI, LPTK dan BSNP, Kamis (10/1).
Sejauh ini, Panja Kurikulum Komisi X DPR telah melakukan rapat internal guna menyikapi perubahan kurikulum. Dari 9 fraksi yang ada di, 2 fraksi tidak hadir dan belum diketahui sikapnya. Baru 2 fraksi yang setuju perubahan kurikulum, sementara 5 fraksi lainnya mengajukan catatan.
Selain itu sebagian besar fraksi di DPR masih membintangi dua mata anggaran kurikulum, yakni pelatihan guru dan pencetakan buku. Sampai saat ini tanda bintang itu belum dicabut. Namun Kemdikbud dibolehkan menggunakan anggaran selain yang masih dibintangi tersebut.
Panja kurikulum DPR menilai banyak hal yang belum dituntaskan Kemdikbud, mulai dari konsep kurikulum yang belum jadi, persiapan guru di lapangan yang belum siap, hinggapengawas dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. Bahkan hasil Kunker Komisi X di banyak daerah menemukan perubahan kurikulum membuat masyarakat resah.
Anggota Komisi X lainnya, Ferdiansyah menegaskan, tanda bintang tidak serta merta bisa dicabut. Di APBN 2013, sebutnya, anggaran kurikulum yang teridentifikasi untuk pelatihan guru dan buku itu mencapai Rp684,4 miliar.
"Selama masih menimbulkan resistensi di masyarakat, kami minta kurikulum ditunda. Tapi kalau Kemdikbud ngotot, silahkan jalan tanpa anggaran itu. Kita juga tidak bertanggung jawab jika terjadi kekacauan dalam dunia pendidikan," tegasnya.
Seharusnya, tambah dia, sebelum kurikulum diterapkan, Kemdikbud mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Tapi dia menilai Mendikbud tidak tahu persis kondisi lapangan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Masih Tunggu Pusat
Redaktur : Tim Redaksi