JAKARTA - Realisasi anggaran di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 hanya 87 persen atau Rp67 triliun dari total Rp77 triliun alokasi bagi kementrian yang dipimpin Mohammad Nuh itu.
Meski sudah lebih baik dibanding serapan tahun 2011, sisa dana yang tidak terpakai tahun anggaran 2012 lalu masih berkisar Rp10 triliun. Hal ini dinilai mubazir oleh Komisi X DPR.
"Dari Rp77 triliun anggaran Kemdikbud hanya Rp67 triliun yang terpakai, berarti Rp10 triliun yang tidak terealisasi. Ini mubazir," kata Zulfadli, anggota Komisi X saat Raker dengan Mendikbud Mohammad Nuh, Kamis (7/2).
Seharusnya, lanjut dia, anggaran sebesar itu bisa digunakan tahun itu juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Ini harus betul-betul diperhatikan. Saya prihatin, karena dana Rp10 triliun itu tidak sedikit," tegasnya.
Usai Raker tersebut, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar mengakui dari hasil pengawasannya ditemukan, bahwa anggaran Rp10 triliun yang tidak terserap itu sebagian besar dari APBN Perubahan.
"Rp10 triliun itu APBN perubahan, sebagian besar anggaran untuk perguruan tinggi. Mereka terlambat ngambil karena waktu mepet, apalagi 16 universitas habis kena KPK," pungkasnya menjawab JPNN. (fat/jpnn)
Meski sudah lebih baik dibanding serapan tahun 2011, sisa dana yang tidak terpakai tahun anggaran 2012 lalu masih berkisar Rp10 triliun. Hal ini dinilai mubazir oleh Komisi X DPR.
"Dari Rp77 triliun anggaran Kemdikbud hanya Rp67 triliun yang terpakai, berarti Rp10 triliun yang tidak terealisasi. Ini mubazir," kata Zulfadli, anggota Komisi X saat Raker dengan Mendikbud Mohammad Nuh, Kamis (7/2).
Seharusnya, lanjut dia, anggaran sebesar itu bisa digunakan tahun itu juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Ini harus betul-betul diperhatikan. Saya prihatin, karena dana Rp10 triliun itu tidak sedikit," tegasnya.
Usai Raker tersebut, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar mengakui dari hasil pengawasannya ditemukan, bahwa anggaran Rp10 triliun yang tidak terserap itu sebagian besar dari APBN Perubahan.
"Rp10 triliun itu APBN perubahan, sebagian besar anggaran untuk perguruan tinggi. Mereka terlambat ngambil karena waktu mepet, apalagi 16 universitas habis kena KPK," pungkasnya menjawab JPNN. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarat jadi Guru Besar Makin Berat
Redaktur : Tim Redaksi