jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah masuk tahap uji publik.
Namun, kabar berhembus bahwa skema PPPK paruh waktu dan penuh waktu tidak diatur dalam RPP turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024 Belum Jelas, Pimpinan Honorer Bicara Keras
Sumber resmi JPNN.com mengungkapkan sistem PPPK paruh waktu dan penuh waktu masih jadi perdebatan di internal pemerintah.
Seperti diketahui PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini muncul di era Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denny.
BACA JUGA: Honorer Diangkat jadi PPPK, Gaji Naik 3 Kali Lipat
Setelah itu, skema PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu lambat laun bagai angin semilir.
Merespons hal tersebut Pelaksana tugas (Plt.) Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama menyampaikan sampai saat ini RPP Manajemen ASN masih dalam tahap pembahasan dan uji publik, di mana leading sector-nya KemenPAN-RB.
BACA JUGA: Alfedri: PPPK juga Bisa jadi Kepsek, Kepala Puskesmas hingga Kadis
"Jadi, untuk sementara ini kami belum bisa berkomentar lebih jauh terkait itu," kata Vino kepada JPNN.com, Selasa (25/6).
Pada 24 Juni 2024, KemenPAN-RB dan BKN melaksanakan uji publik RPP Manajemen ASN. Tujuannya untuk menampung berbagai masukan agar RPP ini lebih implementatif dan bisa makin meningkatkan kualitas ASN.
Peserta uji publik ini adalah para kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segenap pengelola SDM di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru, yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat dan Jambi. Aspirasi dari ini tentu akan menjadi pertimbangan dan masukan penguatan substansi yang ada saat ini.
RPP Manajemen ASN ini terdiri atas 21 bab dan 312 pasal, salah satunya mengenai pengembangan kompetensi ASN.
“Pola pembelajaran ASN nantinya mengutamakan experiential learning, seperti magang, dan on the job training. Sistem pembelajarannya akan dibuat integrated learning,” ujar MenPAN-RB Azwar Anas.
Dalam konsep RPP Manajemen ASN, setiap pegawai wajib mengembangkan kompetensi dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar. Peran instansi pemerintah sebagai pusat unggulan yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi dikoordinir oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi.
Pada kesempatan itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto berharap RPP ini segera diundangkan. Namun, pihaknya tetap menampung beragam aspirasi agar RPP ini bisa diterima dan implementatif bagi seluruh pegawai.
Sementara itu Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menegaskan RPP Manajemen ASN ini disusun dengan meritokrasi yang ketat. Namun, aturan-aturan yang tertuang disusun dengan fleksibel agar bisa mengikuti perkembangan yang ada.
Misalnya terkait pengembangan kompetensi ASN, aturan akan dibuat lebih fleksibel dan adaptif. Hakim berharap regulasi yang fleksibel dan adaptif ini mampu membawa talenta-talenta baru untuk bisa menjadi pemimpin birokrasi.
Salah satu contoh pengembangan kompetensi adalah belajar secara langsung pada instansi yang telah berhasil. Lebih pada pembelajaran berbasis pengalaman. Misalnya, kepada instansi yang sudah berhasil, pelajari bisnis prosesnya, nilainya, dan adopsi sistem kerjanya.
"Kami.harapkan pembelajaran berbasis lingkungan sosial,” ucap Hakim.
Perlu diingat, ruang lingkup Manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin.
RPP Manajemen ASN diharapkan juga mampu memecahkan persoalan yang saat ini masih ada. Salah satunya yakni ketimpangan talenta, pengelolaan kompetensi, termasuk kesejahteraan ASN di pusat dan daerah. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad