JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhammad Nuh mengungkapkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan terus berjalan hingga akhir tahun pelajaran 2012/2013. Keputusan itu adalah hasil kesepakatan Kemendikbud dengan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu sudah kesepakatan dengan MK karena enggak bisa dipotong begitu saja kan. Harus jalan seperti biasa, maka konsekuensi- konsekuensi untuk mendukung proses berjalan seperti biasa ya tetap jalan," ujar Nuh di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/1).
Menurut Nuh, sekolah RSBI sudah memiliki kas, rencana kerja dan anggaran sekolah selama satu tahun ajaran. Oleh karena itu, harus diselesaikan dulu semua prosesnya yang berlaku sebelum mengikuti keputusan MK. Termasuk sumbangan dari wali murid dan orangtua siswa, kata Nuh, masih tetap berjalan.
"Yang tidak boleh adalah sumbangan baru, administrasi seperti papan nama, kop surat, stempel, yang ada cap RSBI nya itu enggak boleh. Kita kasih batas sampai dengan 31 Januari," lanjut Nuh.
Selain itu, sambung Nuh, sekolah RSBI yang dikelola oleh provinsi akan berjalan seperti biasa. Nanti, seetelah tahun ajaran baru akan dipantau oleh Kemendikbud.
Hal ini karena kewenangan untuk mengelola sekolah itu ada di provinsi, bukan di kabupaten kota. Itu sesuai dengan PP yang telah diputuskan MK.
Nuh memaparkan saat ini belum ada bentuk baru dari RSBI. Ia mengaku pada saatnya nanti akan disampaikan ke publik. Sekarang ini, pihaknya fokuskan kepastian sampai tahun pelajaran berakhir. Pada tahun ajaran baru akan diumumkan bentuk baru RSBI.
" PP nya gitu. Tapi di PP khusus mengenai RSBI, provinsi diperkenankan. Tapi karena sudah tidak ada, kita kembalikan lagi ke kabupaten kota. Cuman kalau menyerahkan aset, dari provinsi ke kabupaten kota itu kan tidak mudah. Misalnya gaji, kan sudah ditetapkan tahun yang lalu. Nanti kalau diserahkan, tidak gajian mereka. Kalau ini tetap jalan saja," papar Nuh. (flo/jpnn)
"Itu sudah kesepakatan dengan MK karena enggak bisa dipotong begitu saja kan. Harus jalan seperti biasa, maka konsekuensi- konsekuensi untuk mendukung proses berjalan seperti biasa ya tetap jalan," ujar Nuh di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/1).
Menurut Nuh, sekolah RSBI sudah memiliki kas, rencana kerja dan anggaran sekolah selama satu tahun ajaran. Oleh karena itu, harus diselesaikan dulu semua prosesnya yang berlaku sebelum mengikuti keputusan MK. Termasuk sumbangan dari wali murid dan orangtua siswa, kata Nuh, masih tetap berjalan.
"Yang tidak boleh adalah sumbangan baru, administrasi seperti papan nama, kop surat, stempel, yang ada cap RSBI nya itu enggak boleh. Kita kasih batas sampai dengan 31 Januari," lanjut Nuh.
Selain itu, sambung Nuh, sekolah RSBI yang dikelola oleh provinsi akan berjalan seperti biasa. Nanti, seetelah tahun ajaran baru akan dipantau oleh Kemendikbud.
Hal ini karena kewenangan untuk mengelola sekolah itu ada di provinsi, bukan di kabupaten kota. Itu sesuai dengan PP yang telah diputuskan MK.
Nuh memaparkan saat ini belum ada bentuk baru dari RSBI. Ia mengaku pada saatnya nanti akan disampaikan ke publik. Sekarang ini, pihaknya fokuskan kepastian sampai tahun pelajaran berakhir. Pada tahun ajaran baru akan diumumkan bentuk baru RSBI.
" PP nya gitu. Tapi di PP khusus mengenai RSBI, provinsi diperkenankan. Tapi karena sudah tidak ada, kita kembalikan lagi ke kabupaten kota. Cuman kalau menyerahkan aset, dari provinsi ke kabupaten kota itu kan tidak mudah. Misalnya gaji, kan sudah ditetapkan tahun yang lalu. Nanti kalau diserahkan, tidak gajian mereka. Kalau ini tetap jalan saja," papar Nuh. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Transisi, Hanya Embel-embel RSBI yang Dihapus
Redaktur : Tim Redaksi