jpnn.com, SURAKARTA - Sengketa tanah Taman Sriwedari Kota Surakarta yang tak kunjung rampung setelah lebih dari setengah abad memicu kecurigaan tentang keterlibatan mafia tanah.
Tudingan mengenai praktik kotor tersebut dilontarkan mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
BACA JUGA: Mas Gibran Rakabuming Geram: Iya, Cahyo, Titenono Wae
Rudy menilai persoalan Sriwedari seharusnya sudah selesai sejak 1979 dengan adanya konversi RPE menjadi HGB. Batas HGB hanya 50 tahun.
"Kalau Negara membutuhkan harus dilepas. Itu ada Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960," ungkap Rudy, Minggu (29/11).
BACA JUGA: Gibran: Kalau Ada yang Sakit Itu Menjadi Tanggung jawab Saya
Rudy mengatakan adanya permainan mafia tanah yang sedang ramai diperbincangkan. Ia menyarankan pemerintah mengecek dugaan aktivitas mafia di tanah Sriwedari.
"Jadi udah selesai di awal. Mumpung ada mafia tanah sedemekian rupa ini ada mafia tanah gak di situ," lanjutnya.
BACA JUGA: Belum Setahun Jadi Wali Kota, Mas Gibran Masuk Nominasi Penghargaan KLHK
Dia pun mengungkapkan harapan agar Presiden Jokowi bisa ikut menyelesaikan permasalahan ini.
"Presiden mungkin bisa memerintahkan Mahkamah Agung untuk cek kembali keputusan yang tumpang tindih," imbuhnya.
Pernyataan berbeda dinyatakan oleh penerusnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Putra Jokowi itu enggan meminta bantuan presiden dan ingin menyelesaikan permasalahan ini sendiri.
"Kita urus saja sendiri," ungkapnya.
Dia pun mengakui bahwa Rudy sudah memberikan banyak masukan tentang Sriwedari untuk membentuk opini publik.
"Kemarin Pak Rudy memberi banyak masukan untuk membentuk opini publik bahwa sriwedari itu masih milik kita," lanjutnya.
Gibran menambahkan, Pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan segera kembali menyentuh persoalan Sriwedari.
"Pemerintah tidak meninggalkan dan melakukan pembiaran, akan kami sentuh seperti Segaran,"pungkasnya. (mcr21/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Adil
Reporter : Romensy Augustino