“Untuk bailout Century misalnya, selalu kita dikaitan dengan kasus itu. Padahal kita juga mengakui ada kesalahan dari Bank Century, tapi bukan seperti yang mereka tuduhkan. Itupun sudah diproses hukum tanpa intervensi. Politisasi kasus Century oleh lawan-lawan politik kami hanya mengejar bayang-bayang mereka sendiri,” kata Ruhut, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/1).
Lawan politik SBY dan PD lanjutnya, selalu membidik Century, tapi tidak menyoal kasus lainnya yang lebih besar. “Mereka pikir rakyat bodoh. Lihat bagaimana negara dirugikan triliunan rupiah seperti kasus BLBI, penjualan gas ke China yang super murah. Itu jelas ada kerugian negara, tapi mana mereka minta usut? Belum lagi kasus Lapindo, kasus penggelapan pajak,” tegas Ruhut.
Diingatkan anggota Komisi III DPR itu, KPK adalah lembaga negara yang independen. Jangan KPK terus dipojokan dan dipaksa untuk mencari-cari kesalahan PD. Tapi mereka tidak pernah mendesak KPK untuk menangani kasus BLBI, Mafia Pajak dan Lumpur Lapindo.
“Mereka selalu mendesak KPK menuntaskan kasus Century sesuai dengan yang mereka inginkan. Memangnya KPK punya nenek moyangnya? Kami saja tidak pernah intervensi KPK. Mereka akan salahkan KPK kalau tidak bekerja sesuai keinginan mereka. Kalau mereka yang kena kasus mereka juga salahkan KPK. Coba dong desak juga KPK usut kasus Lapindo, BLBI dan pajak,” imbuhnya.
Menurut Ruhut, berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan kader PD, baik PD dan SBY tidak pernah intervensi. Bahkan kader PD yang tersangkut hukumb pun tidak dilindungi.
“Ada banyak contoh kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi, itu tidak dilindungi. Nazaruddin dan Djupri misalnya, tidak kita bela sama sekali. Begitu juga dengan Gubernur Bengkulu, dan anggota DPR lainnya, semuanya tidak dilindungi,” kata Ruhut.
Ruhut juga mengungkap latar belakang politik sejumlah nama yang saat ini tersangkut kasus korupsi yang dilakukannya di saat mereka berada di luar Demokrat antara lain Agusrin sebelumnya kader PKS, mantan Walikota Bukttinggi, Djupri dulunya Golkar dan Nazaruddin dari PPP.
"Kami tidak pernah melindungi mereka yang terindikasi korupsi. Kalau saya masuk ke PD bukan minta perlindungan, saya tidak ada kasus korupsi dan saya suka sekali sama SBY,” tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beli Ferrari dan Fortuner, Malinda Hutang Rp 2,1 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi