jpnn.com - JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan sebagai rumah besar, MPR sering menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat bahwa amandemen yang telah dilakukan selama ini telah menyimpang dari tujuan awal pendiri bangsa. Karena itu, menurut Zulkifli, kelompok masyarakat tadi juga meminta agar bangsa ini kembali ke UUD Tahun 1945.
Tapi, ada juga kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang telah diamandemen ini membawa perubahan besar di Republik ini sehingga mereka merasa tak masalah dengan amandemen yang telah dilakukan.
BACA JUGA: KPK Tak Mau Paksakan Sumber Waras
“Tapi harus juga diterima sebuah kenyataan pahit setelah hasil amandemen tersebut diimplementasikan yang namanya kesenjangan ekonomi, sosial dan pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat cukup tinggi,” kata Zul, sapaan Zulkifli Hasan saat membuka Sosialiasi Empat Pilar MPR bagi akademisi berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Jumat (15/4).
Zul mengkritisi soal memudarkanya wawasan kebangsaan. Hal itu diakibatkan, antara lain tidak adanya media untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai itu di samping kepala daerah tidak punya anggaran untuk menjalankan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.
BACA JUGA: Ini Alasan Idrus Marham Maju Caketum Golkar
“Berbeda dengan masa Presiden Soeharto, ada BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, red), Penataran P4, dan pendidikan moral Pancasila, yang dilakukan oleh hampir seluruh lembaga dan sekolah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Zul, tidak adanya haluan negara sehingga ganti kepala daerah ganti program yang dijalankan.Di Pusat, kata dia, ketika ganti presiden maka ganti pula kebijakan dan arah pembangunannya. Dari semua tersebut banyak pihak yang ingin haluan negara seperti GBHN dihidupkan kembali.
BACA JUGA: Klaim Serahkan Fahri ke KPK Tanpa Diminta
“Itu disikapi oleh MPR periode 2009-2014 dengan mengeluarkan rekomendasi agar MPR Periode 2014-2019 melakukan reformulasi sistem pembangunan nasional semacam GBHN,” ujar Ketua Umum PAN ini.
GBHN yang saat ini dikaji oleh MPR, menurut Zul, adalah GBHN yang komprehensif karena mencakup semua bidang termasuk penguatan wawasan kebangsaan.
“GBHN tersebut nantinya akan dijadikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun. GBHN itu mengambil pengalaman yang baik pada masa Presiden Soeharto melalui Repelita dan Presiden Soekarno melalui Pembangunan Semesta," ujarnya.
Aspirasi untuk mereformulasikan GBHN tersebut sudah direspon oleh MPR dengan melakukan rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD.
“Jadi, semua sepakat untuk melakukan tahapan untuk melaksanakan keinginan mewujudkan haluan negara seperti GBHN dengan langkah kehati-hatian," katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bang Uchok: Dia Adalah Politikus Baru tapi Kelakuannya....
Redaktur : Tim Redaksi