jpnn.com, JAKARTA - Rumah Zakat meprediksi desa akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Hanya saja, masih ada aspek yang kurang disentuh dalam menggarap perdesaan, terutama masalah sumber daya manusia (SMD).
Untuk itu, Rumah Zakat telah menginisiasi program untuk pengembangan SDM di perdesaan. Pada 2017, Rumah Zakat telah membina 1.056 Desa Berdaya yang tersebar hingga 172 kota/kabupaten di 21 provinsi.
BACA JUGA: DPR Nilai Penggunaan Dana Desa di Tempuran Berjalan Efektif
“Kami targetkan Rumah Zakat dapat membina 1.234 Desa Berdaya di 34 provinsi di tahun 2018. Jadi di semua provinsi ada Desa Berdaya binaan Rumah Zakat,” tutur CEO Rumah Zakat Nur Efendi belum lama ini.
Desa Berdaya merupakan program pemberdayaan Rumah Zakat dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan terintegrasi, yaitu program capacity building (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana. Targetnya adalah mengembangkan desa untuk berdaya dalam mengatasi permasalahannya sendiri.
BACA JUGA: Aneh, Ada Kades Minta Nominal Dana Desa Diturunkan
Rumah Zakat juga menargetkan pada 2023 sudah ada 5.323 Desa Berdaya. Untuk itu, Rumah Zakat menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
“Kolaborasi ini dapat semakin cepat mewujudkan pembangunan desa,” kata Efendi berharap.
BACA JUGA: Total Dana Desa Rp 187 Triliun, Tahun Depan Naik Lagi
Staf Khusus Bidang Korkesra DPR RI Endy Kurniawan mengatakan, upaya membangun desa agar bisa melesat dan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi negara memang perlu waktu. Oleh sebab itu perlu kerja bersama berbagai pihak dan optimisme.
“Pertama kami membangun desa dibantu dana langsung sekitar sepuluh persen dari APBN. Dana desa sudah nyata dirasakan manfaatnya, tidak saja oleh para kepala desa, tapi juga masyarakatnya,” sebutnya.
Menurut Endy, warga pun makin bangga tinggal di desa. Mereka pun kian semangat memberdayakan desa.
“Godaan pergi ke kota sudah jauh menurun. Lalu desa jadi mandiri. Berikutnya, desa yang akan tumbuh dan membangun Indonesia,” kata Endy yang juga praktisi filantropi.
Sementara senior lecturer di University of Melbourne Bagus Aryo Ph.D mengatakan, sangat penting untuk membangun sinergi antara non-governmental organizations (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah dalam pemberdayaan desa. Kedua pihak bisa saling melengkapi.
“Pemerintah dengan dana desa dengan alokasi rata-rata Rp 1,4 Milyar per desa fokus pada empat hal, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sinergi terjadi ketika NGO berkontribusi misal untuk pengembangan social enterprise/ entrepreneurship dan community development untuk menuju desa mandiri,” ujar Bagus.(bay/JPK)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Ingin Mahasiswa Terlibat Mengawal Dana Desa
Redaktur : Tim Redaksi