Rupanya Anies Tidak Berbicara dengan Pemerintah Pusat Sebelum Mengetatkan PSBB

Sabtu, 12 September 2020 – 19:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Akmal Taher menyebut pihaknya tidak diajak bicara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum menerapkan kebijakan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembicaraan baru dijalin setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan pengetatan PSBB.

BACA JUGA: Anies Baswedan Perketat PSBB, Bima Arya: Saya Tangkap, Ada yang Belum Selesai

"Sebelum itu belum (belum diajak komunikasi), tetapi sehari setelah (pengumuman PSBB) setelahnya langsung ada komunikasi," ujar Akmal dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurut Akmal, terjadi silang pendapat ketika pemerintah pusat dan daerah tidak berkomunikasi soal PSBB. Pemerintah pusat masih menginginkan PSBB diberlakukan dengan skala mikro.

BACA JUGA: Berbeda Keyakinan, Ayah Shandy Aulia Menangis Doakan Putrinya Diberi Hidayah

"Jadi, memang yang seperti ini, kalau bisa dihindari akan jauh lebih bagus," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pentingnya keselarasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, narasi antara pusat dan daerah tidak bertentangan.

BACA JUGA: Oalah, Gubernur Anies Baru Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setelah Umumkan Rencana PSBB

"Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat," kata Saleh.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bekerja baik dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, urusan kebijakan perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Namun, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," kata dia.

"Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?," ungkap dia. (ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler