jpnn.com - JAKARTA – Setelah menembus level psikologis Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat (USD), rupiah kembali memasuki tren melemah sepanjang pekan ini.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari sisi fiskal pemerintah, pelemahan nilai tukar rupiah tidak perlu dikhawatirkan. APBN sangat tertolong skema subsidi BBM tetap yang diberlakukan pemerintah mulai tahun ini.
BACA JUGA: Hmmm...Apartemen Sasar Mahasiswa
”Tahun lalu rupiah melemah jadi ancaman APBN. Tapi, kalau sekarang aman,” ujarnya seusai rapat di kantor wakil presiden Rabu (11/3).
Pada tahun-tahun sebelumnya, besaran subsidi BBM memang sangat memengaruhi postur APBN. Karena sekitar sepertiga BBM yang dikonsumsi Indonesia berasal dari impor, pelemahan nilai tukar rupiah akan membuat nilai impor membengkak. Akibatnya, beban subsidi BBM dalam APBN ikut melonjak.
BACA JUGA: Kemenhub Kirim Tim Audit Selidiki Hanggar Runtuh
Berdasar kajian Kementerian Keuangan pada 2014, setiap pelemahan Rp 100 per USD terhadap asumsi nilai tukar yang dipatok dalam APBN, defisit APBN akan naik Rp 1,5 triliun. Kalkulasinya, pendapatan dari ekspor migas naik. Namun, beban subsidi BBM naik lebih besar sehingga totalnya defisit Rp 1,5 triliun.
Akibatnya, pemerintah pun selalu ketir-ketir karena jika dibarengi dengan naiknya harga minyak, defisit bisa membengkak hingga puluhan triliun rupiah. ”Tapi, itu history masa lalu,” ucap Bambang.
BACA JUGA: JK Sebut Posisi Rupiah Masih Lebih Baik ketimbang Ringgit
Sekarang, lanjut dia, dengan tidak adanya potensi pembengkakan subsidi BBM, pelemahan rupiah hanya akan berdampak pada naiknya potensi penerimaan negara dari ekspor migas.
Berdasar hitungan saat ini, setiap rupiah melemah Rp 100 per USD dari asumsi nilai tukar yang dipatok dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 12.500 per USD, pemerintah justru untung karena APBN surplus Rp 2,3 triliun. ”Tapi, bukan berarti pemerintah mau cari untung. Itu sebagai gambaran saja bahwa APBN kita aman,” jelasnya.
Data nilai tukar berdasar Jakarta Interbank Spot Dollar Offered Rate (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin menunjukkan, rupiah kembali melemah ke level Rp 13.164 per USD, melemah 105 poin bila dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya yang masih di posisi Rp 13.059 per USD. Itu adalah pelemahan tiga hari berturut-turut sepanjang pekan ini.
Sementara itu, di pasar spot, data yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, rupiah kemarin sempat terperosok ke level terendah Rp 13.245 per USD pada perdagangan siang hari. Namun, hingga penutupan perdagangan sore kemarin, rupiah sedikit menguat ke level Rp 13.192 per USD, melemah 98 poin atau 0,75 persen daripada penutupan hari sebelumnya.
Pelemahan 0,75 persen dalam periode satu hari tersebut merupakan yang terparah bila dibandingkan dengan 13 mata uang utama di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, beberapa mata uang seperti dolar Australia (AUD), dolar Selandia Baru (NZD), dolar Singapura (SGD), dan ringgit Malaysia (MYR) kemarin sudah mencatat rebound penguatan terhadap USD.
Kondisi rupiah yang masih melemah menjadi latar belakang Presiden Jokowi memanggil Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Kemarin, didampingi sejumlah anggota kabinet, secara garis besar presiden merasa perlu mengoordinasikan lagi sejumlah hal untuk menyikapi situasi terakhir.
Pada pengantar pertemuan, presiden tetap mengajak semua pihak agar tetap optimistis ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh lebih baik. Meski demikian, imbuh dia, kondisi terkini tetap harus menjadi perhatian. ”Kita harus hati-hati iya, waspada iya,” kata Jokowi di kantor presiden, Jakarta, kemarin.
Rapat terbatas dengan BI dan OJK tersebut merupakan pertemuan lanjutan. Senin malam (10/3) pertemuan sempat terlaksana. Namun, ketika itu Agus Martowardojo berhalangan dan mewakilkannya kepada Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.
Seusai rapat, Agus menegaskan, kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini secara umum masih aman. Dia menyatakan, volatilitas rupiah memang terjadi, namun kondisinya secara umum masih terjaga.
Optimisme tersebut, lanjut dia, bertambah pasca pihaknya mendengar langsung paparan pemerintah tentang komitmen memperbaiki transaksi berjalan yang masih defisit hingga tiga tahun terakhir.
Dengan kata lain, situasi saat ini, yakni impor barang dan jasa masih lebih besar ketimbang ekspor, akan ditekan. ”Komitmen ini kami sambut baik, sangat melegakan kami,” kata Agus.
Menurut dia, dalam pertemuan, pemerintah menjelaskan detail langkah-langkah yang akan ditempuh agar defisit semakin sempit. Karena itu, masyarakat tidak perlu terlalu panik dalam menghadapi situasi terkini.
”BI juga akan selalu ada di pasar untuk menjaga volatilitas tidak terlalu tinggi, menjaga volatilitas yang bisa diterima,” imbuhnya.
Penyempitan defisit transaksi berjalan sudah mulai tampak setahun terakhir. Pada kuartal IV/2014, misalnya, BI mencatatkan besaran defisit USD 2 miliar. Angka itu mencakup 2,81 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika dibandingkan dengan kuartal III/2014, ada penyempitan dari posisi defisit USD 7 miliar atau 2,99 persen dari PDB.
Selain menyangkut komitmen transaksi berjalan, kata Agus, optimisme menghadapi kondisi rupiah terkini juga didasarkan pada kondisi negara-negara berkembang lainnya. Dia mengakui, rupiah memang terdepresiasi hingga 5,7 persen. Namun, di beberapa negara lain, angkanya jauh lebih besar.
Dia mencontohkan India yang nilai mata uangnya terdepresiasi hingga 16 persen. Atau, negara berkembang lainnya seperti Turki yang depresiasinya mencapai 17 persen. ”Nilai tukar kita juga tidak lebih buruk dari negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura,” imbuhnya.
Pelemahan rupiah juga bakal berdampak pada penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Seperti diketahui, Kemenag sudah menyodorkan usulan BPIH 2015 sebesar USD 3.193 atau sekitar Rp 42,1 juta kepada DPR.
Menag Lukman Hakim Saifudin menuturkan, pihaknya akan berupaya menurunkan besaran usulan BPIH itu. ’’Posisinya saat ini belum ditetapkan. Masih akan terus dibahas dengan Komisi VIII (bidang keagamaan) DPR,’’ katanya di Jakarta kemarin.
Lukman mengatakan, dalam pembahasan bersama DPR, komponen biaya akan ditinjau satu per satu. Kemudian, dilihat di komponen mana saja ongkos haji bisa ditekan. Dalam menetapkan usulan BPIH 2015 sebesar USD 3.193, Kemenag sudah menghitung hasil pemanfaatan dana setoran awal BPIH yang dikumpulkan sejak beberapa tahun terakhir. (owi/dyn/wan/c10/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Anggap Kebijakan Jokowi Justru Lemahkan Pertamina
Redaktur : Tim Redaksi