Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) rumah susun wilayah I DKI Jakarta, Kusnidar mengatakan banyak faktor yang menyebabkan rumah susun Marunda menjadi tak terawat. Salah satunya, ada sebagian unit yang bukan merupakan aset Pemprov DKI.
"Asetnya belum dialihkan sehingga dananya tidak ada untuk mengurusnya," Kusdinar di sela-sela kunjungan Gubernur Jokowi ke kompleks rumah susun Marunda, di kawasan Marunda Jakarta Utara, Kamis (18/10).
Menurut Kusdinar, saat ini proses pengalihan aset tersebut telah dilakukan. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan tengah memproses pengesahan pengalihan aset tersebut.
Selain itu maraknya aksi pencurian juga menyebabkan pengelola kerepotan. Pintu jendela dan bagian-bagian dari unit ruangan yang kosong sering menjadi sasaran maling. Pengelola pun tidak mampu untuk terus mengganti bagian-bagian yang dicuri tersebut.
"Akhirnya saya diamkan saja biar pemerintah juga tahu kondisinya seperti apa," imbuh Kusdinar.
Banyaknya penghuni yang menunggak pembayaran pun membuat situasi semakin sulit. Kusdinar mengklaim bahwa 30 persen penghuni rumah susun Marunda sudah tidak pernah membayar uang sewa selama 1 hingga 2 tahun.
"Uang sewanya 300 sampai 500 ribu denda padahal cuma 2 persen per bulan," ujarnya.
Soal minimnya penghuni rumah susun, Kusnidar beralasan bahwa pihaknya tidak mau sembarangan menerima penghuni baru. Pasalnya, rumah susun yang berdiri di atas tanah seluas 29 hektar tersebut diperuntukan bagi warga korban penggusuran dan warga yang tidak mampu.
"Jadi kita harus verifikasi lagi apakah benar dia warga tidak mampu pendataan ini yang sulit. Kami punya keterbatasan dana tapi kita coba optimalkan," pungkas Kusdinar.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Didatangi Warga ke Kantor, Jokowi Ngaku Sudah Biasa
Redaktur : Tim Redaksi