"Wartawan punya mobilitas dan kedekatan yang tinggi, termasuk dengan narasumber atau pun kelompok yang dianggap radikalisme. Wartawan bahkan bisa tembus yang polisi ngga bisa menembusnya. Dengan alasan itu wartawan bisa diindikasi dan minimal dia bisa disadap, bahkan ditangkap," kata Agus di Jakarta, Selasa (2/10).
Agus pun khawatir RUU Kamnas ini akan membentuk kondisi Guantanamo Complex seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan Prancis. "Guantanamo Complex adalah kondisi ketika hak warga negara diabaikan dan dilanggar atas dasar keamanan nasional," ucapnya.
Bahkan, katanya, Guantanamo Complex itu juga menjadikan eksekutif bisa bertindak layaknya yudikatif dan legislatif. "Karena bisa memutuskan tindakan secara sepihak atas nama keamanan nasional," ulasnya.
Kritik terhadap RUU Kamnas juga muncul dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, meminta DPR menghentikan pembahasan RUU Kamnas dan mengembalikannya ke pemerintah.
Menurut Ida, supremasi sipil sangat terancam dengan isi RUU Kamnas. Bahkan ia menganggap RUU Kamnas bisa menjadikan TNI untuk kembali ke era Dwi Fungsi sebagaimana era Orde Baru.
"Pascareformasi sangat banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan tentara kemudian diambil alih polisi. Nah dengan gigihnya rencana pemerintah terhadap RUU ini hendak mendudukkan tentara ke dalam tugas pekerjaan yang dulu banyak diembannya," katanya.
Ida juga tak menampik adanya dugaan agenda politik tertentu di balik keiginan pemerintah untuk meloloskan RUU Kamnas. "Jelas, RUU Kamnas ini berkaitan dengan tahun-tahun politik 2013 dan 2014," bebernya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 15 Ribu Polisi Bakal Awasi 23 Ribu Buruh
Redaktur : Tim Redaksi