jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap RUU Permuseuman bisa menyelesaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan museum di tanah air.
Untuk itu, dia menekankan pembahasan RUU Permuseuman harus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Membangun Museum dari Peti Kemas, Kodim 0502 Jakut Meraih Penghargaan MURI
"Saya berharap dalam diskusi ini jangan hanya membahas sejumlah kendala teknis operasional museum," ujar Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada Forum Tematik Bakohumas DPR RI bertema Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman di Ruang Abdul Muis DPR, Senin (5/6).
Menurut Rerie yang akrab disapa, penting untuk mengkaji bagaimana tata kelola museum yang baik dibangun agar fungsi-fungsi museum bisa dirasakan masyarakat luas.
BACA JUGA: Mas Nadiem Jualan Museum & Cagar Budaya di Paris, Presiden Guimet TerpukauÂ
Selain itu, lanjut dia, struktur birokrasi yang menangani permuseuman nasional saat ini juga harus segera dibenahi.
"Karena saat ini urusan permuseuman ditangani oleh Pokja Permuseuman di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, suatu satuan kerja non-struktural, dengan kewenangan yang kurang tegas," ungkap Rerie.
Urusan permuseuman juga pernah ditangani Sub-Direktorat Permuseuman di Direktorat Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman.
Selain itu juga pernah ditangani Direktorat Permuseuman/Museum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
"Padahal, museum merupakan salah satu lembaga yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan amanah dari konstitusi," tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap kehadiran RUU Permuseuman tidak malah memperpanjang daftar masalah dalam pengelolaan museum di tanah air.
Karena itu, dia mendorong dalam proses pembahasan RUU Permuseuman mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan museum di tanah air agar undang-undang yang hadir kelak mampu menjadi jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi permuseuman nasional saat ini.
Pada kesempatan itu, Rerie juga mengingatkan agar sejumlah kebijakan terkait kebudayaan nasional, diterapkan secara baik dengan pengaturan yang jelas.
"Dalam pembahasan RUU Permuseuman saat ini juga harus secara khusus memberi perhatian pada kepastian politik anggaran dan memberi ruang kepada perkembangan teknologi dalam pengelolaan museum di Indonesia," pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersbeut, antara lain Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo/Ketua Forum Badan Koordinasi Humas(Bakohumas) Usman Kansong, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR Inosentius Samsul.
Hadir juga Ali Akbar selaku Tim Pakar Asosiasi Museum Indonesia, dan Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR Suratna. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi