JAKARTA – Tenggat waktu penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU Pemilu), hanya tingal sekitar dua minggu lagi. Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu terus berupaya menyelesaikan.
Ketua RUU Panja Pemilu Arif Wibowo menegaskan, bahwa masalah paling prinsip yang sampai saat ini belum mendapatkan titik temu adalah soal penetuan sistem pemilu. Apakah akan sistem pemilu proporsional tertutup atau proporsional terbuka.
“Yang prinsip ini sistem proporsional terbuka atau tertutup. Yang lain bisa kita kompromikan. Ini pangkalnya,” kata Arif kepada wartawan, Kamis (15/3) di Jakarta.
Dia menyatakan, bahwa sampai sejauh ini belum semua partai politik sepakat mengenai sistem pemilu yang dipergunakan nanti. Dia menjelaskan, selain Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, partai-partai lain seperti PKB, PPP, PDIP setuju dengan sistem proporsional tertutup.
“PKB proporsional tertutup. PAN yang tidak, karena terikat AD/ART. Jadi, yang belum (sepakat proporsional tertutup) PAN dan Demokrat,” kata politisi PDI Perjuangan, itu.
Dia menyatakan, selain persoalan sistem pemilu ini, untuk masalah lain seperti besaran angka Parliamentary Treshold (PT) atau ambang batas parlemen, jumlah kursi perdaerah pemilihan dan sistem penghitungan suara bisa dikompromikan.
“Masalah pangkalnya adalah sistem pemilu. Kalau soal PT, kursi, perhitungan suara itu anaknya. Ibunya, sistem proporsional ini (yang harus dituntaskan),” imbuhnya.
Tapi, dia optimis lobi-lobi informal seperti yang terjadi hari ini antara pimpinan Fraksi di DPR, bisa berlangsung terus. “Masih ada dua, tiga putaran lagi untuk lobi informal. Target kita adalah sebelum reses sudah diparipurnakan dan disahkan menjadi Undang-undang,” kata Arif. Karenanya, tegas dia, waktu efektif hanya tinggal dua minggu lagi dari target penyelesaian RUU Pemilu pada akhir Maret 2012. “Masih ada waktu untuk mengambil langkah kompromi,” imbuh Arif.
Menyinggung soal PT, Arif mengungkapkan partai menengah ada yang ingin 2,5 persen, 3 persen bahkan 4 persen. “Misalnya PAN berani 4 persen, PKS berani 4 persen. Ini partai menengah. Kalau partai kecil, PKS 2,5 persen tapi kemungkinan naik 3 persen, 3,5 persen masih bisa,” katanya. Nah, dia menegaskan, untuk permasalahan dalam RUU pemilu itu akan dibahas dalam satu kesatuan. “Harusnya ada titik kompromi,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keputusan BBM di DPR, Bukan Setgab
Redaktur : Tim Redaksi