jpnn.com - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham berharap pemerintah bisa melaksanakan sosialisasi terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang baru disetujui DPR menjadi UU pada Kamis (20/3) kemarin.
Sebab, kata Idrus, sejumlah pihak masih menyampaikan penolakan terhadap RUU TNI yang menandakan kurangnya sosialisasi terhadap rancangan aturan itu.
BACA JUGA: Demonstran Penolak RUU TNI di DPR Dibubarkan Paksa Aparat
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah eks Menteri Sosial itu menghadiri Pengajian Ideologi Kebangsaan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis kemarin.
"Ada memang baiknya UU yang sudah disahkan itu segera disosialisasikan, bukan dihindari," kata dia, Kamis.
BACA JUGA: Menhan Sebut RUU TNI Tak Memuat Aturan Soal Wajib Militer Buat Masyarakat Umum
Idrus mengatakan penjelasan terhadap substansi dan tujuan perubahan aturan pada dasarnya bakal membuat prasangka pihak penolak RUU TNI bisa diminimalkan.
"Kalau ada misalkan protes-protes dari masyarakat, ada dari mahasiswa atau ada dari kelompok lain itu sejatinya dijembatani, atau dikomunikasikan," katanya
BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Perluasan Kewenangan TNI Setelah Penembakan 3 Polisi di Lampung
Ke depan, kata Idrus, semua elemen bangsa sebaiknya bisa menyoroti implementasi aturan turunan dari disahkannya RUU TNI.
Semisal, semua pihak bisa mengawal Peraturan Pemerintah (PP) yang akan terbit tidak menjauhkan tujuan RUU TNI dengan mengedepankan supremasi sipil.
"Jangan sampai pasal-pasal yang ada itu menyimpang dari penyerapan. Itu yang kita atasi. Jadi, selanjutnya yang diawasi karena sudah disahkan, adalah bagaimana implementasi undang-undang itu. Nah, itu tentu kalau bicara tentang implementasi nanti akan di-breakdown dalam PP atau ada peraturan-peraturan lain," ujarnya.
Diketahui, DPR sendiri pada Kamis ini telah mengesahkan RUU TNI menjadi peraturan resmi setelah parlemen melaksanakan Rapat Paripurna.
Ketua DPR Puan Maharani menjadi tokoh yang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU TNI. Seluruh fraksi tak menolak rancangan aturan tersebut.
Puan dalam rapat juga mengungkap tiga substansi yang muncul dari RUU TNI. Pertama berkaitan Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.
Selanjutnya, RUU TNI memuat tentang penambahan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati prajurit aktif serta usia pensiun anggota militer yang disesuaikan kepangkatan. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan