JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa menyebutkan Pakta Integritas merupakan hal yang penting untuk Partai Demokrat. Pasalnya dengan Pakta Integritas itu, semua kader harus mempunyai komitmen yang sama.
"Kader Demokrat baik di pusat maupun daerah, harus memiliki kesamaan terhadap komitmen yang diperjuangkan partai," kata Saan di DPR, Jakarta, Selasa (12/2).
Itu sebabnya, Saan berpendapat bahwa semua kader harus menjalankan poin-poin yang terdapat di dalam Pakta Integritas. "Itu harus dilakukan oleh siapapun," ucap Saan.
Saan menambahkan penandatanganan Pakta Integritas merupakan salah satu jalan memulihkan kepercayaan publik. Itu sebabnya Demokrat harus optimis bahwa jalan yang ditempuh ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Demokrat.
"Ini salah satu jalan keluar yang kita lakukan dengan Pakta Integritas untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Saan.
Seperti diketahui, SBY memimpin penandatangan Pakta Integritas yang berisi sepuluh butir. Salah satu poinnya adalah menekankan siapapun yang menjadi pejabat publik harus mencegah diri dengan hal yang berlawanan dengan hukum, korupsi, narkoba dan pelanggaran berat lainnya. (gil/jpnn)
"Kader Demokrat baik di pusat maupun daerah, harus memiliki kesamaan terhadap komitmen yang diperjuangkan partai," kata Saan di DPR, Jakarta, Selasa (12/2).
Itu sebabnya, Saan berpendapat bahwa semua kader harus menjalankan poin-poin yang terdapat di dalam Pakta Integritas. "Itu harus dilakukan oleh siapapun," ucap Saan.
Saan menambahkan penandatanganan Pakta Integritas merupakan salah satu jalan memulihkan kepercayaan publik. Itu sebabnya Demokrat harus optimis bahwa jalan yang ditempuh ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Demokrat.
"Ini salah satu jalan keluar yang kita lakukan dengan Pakta Integritas untuk memulihkan kepercayaan publik," kata Saan.
Seperti diketahui, SBY memimpin penandatangan Pakta Integritas yang berisi sepuluh butir. Salah satu poinnya adalah menekankan siapapun yang menjadi pejabat publik harus mencegah diri dengan hal yang berlawanan dengan hukum, korupsi, narkoba dan pelanggaran berat lainnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU dan Bawaslu Diberi Waktu Berunding
Redaktur : Tim Redaksi