jpnn.com, JAKARTA - Penunjukkan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung masih mengundang pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju, khawatir arah dan kebijakan Kejaksaan Agung nantinya sarat aroma politis, mengingat Burhanuddin adalah adik kandung politikus PDIP TB Hasanuddin.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi justru melihat pilihan Jokowi terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) tersebut, harus dihargai.
BACA JUGA: Penyebab Jokowi Kesengsem ST Burhanuddin untuk Kursi Jaksa Agung
"Khawatir boleh, tetapi akan lebih afdol menanti gebrakan-gebrakan jaksa agung baru. Tidak fair dan terlalu terburu-buru jika labelling politisi disematkan kepada Burhanuddin tanpa melihat kinerjanya," ujar Ari di Jakarta, Sabtu (26/10).
Menurut Ari, ST Burhanuddin belum seminggu dilantik. Karena itu, sangat tidak fair jika langsung ingin melihat performa kerjanya.
BACA JUGA: Adik TB Hasanuddin Jadi Jaksa Agung karena Endorsement PDIP?
"Saya rasa arahan presiden saat pengumuman kabinet kemarin menjadi jelas dan gamblang, semua menteri akan bekerja sesuai visi dan misi Jokowi. Apalagi menteri koordinator nantinya akan punya hak veto terhadap kebijakan para menteri di bawah koordinasinya, untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menyimpang. Jadi tunggu dan awasi pekerjaan Jaksa Agung yang baru," ucapnya.
Lebih lanjut pembimbing disertasi S3 di pasca sarjana universitas Padjajaran ini mengatakan, trauma publik terhadap Jaksa Agung sebelumnya M Prasetyo, lebih dikarenakan kebijakan kader Nasdem tersebut sangat "menguntungkan" kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala daerah yang berafiliasi ke Nasdem.
BACA JUGA: Inas Minta Polemik Jaksa Agung Dihentikan
Akibatnya, fenomena migrasi politik para kepala daerah yang semula berkiblat ke Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan lain lain, beralih ke partai politik besutan Surya Paloh. Banyak partai politik mengeluhkan aksi "loncat pagar" kader-kadernya ke kandang Nasdem.
Karena itu, menurut Ari, publik harus mengawasi bersama langkah-langkah yang ditempuh Burhanuddin dengan menyampingkan tali hubungan darah dengan politikus PDIP.
"Sangat tidak objektif jika kekhawatiran akan kinerja menteri dikaitkan dengan hubungan persaudaraan. Harusnya melihat jejak rekam kerja orang tersebut yang terentang lama di korps Kejaksaan Agung. Dengan jabatan terakhir sebagai Jamdatun, saya anggap pijakan penilaian Jokowi terhadap ST Burhanuddin sudah tepat," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang