JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mengetahui mengenai anggaran APBD Sumatera Barat yang digunakan untuk Safari Dakwah PKS sebesar 1,941 miliar.
"Saya enggak tahu itu tanya kawan-kawan di Sumatera Barat dan orang-orang DPP," kata Hidayat pada saat dihubungi JPNN, Kamis (21/2).
Meski tidak mengetahui hal tersebut. Hidayat berharap partainya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. "Insya Allah PKS tidak melakukan hal-hal di luar kewenangan," ujar mantan Presiden PKS tersebut.
Hal yang sama juga diungkap Wasekjen DPP Partai Keadilan Sejahera (PKS) Mahfudz Siddiq. Ia mengatakan belum mendengar kisruh penganggaran partainya di Sumatera Barat (Sumbar). Makanya ia mengaku tidak tahu soal anggaran Rp 1,941 miliar untuk mendanai safari dakwah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 yang lolos tanpa adanya pembahasan. "Wah enggak tahu soal itu ya," ujar Mahfudz Kamis (21/2).
Ketua Komisi I DPR ini lantas menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi ke Pemprov setempat. "Harus cek ke Pemprov dong. Tapi setahu saya acara safari itu sepenuhnya dibiayai DPP," terangnya.
Sebelumnya, khawatir persoalan pengalokasian dana safari dakwah PKS menjadi bola liar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya membeber kronologi munculnya mata anggaran safari dakwah PKS di APBD 2013.
Pemprov mengakui dana tersebut tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, dikarenakan kealpaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak. Atas hal tersebut, Pemprov Sumbar mengaku khilaf. (gil/awa/jpnn)
"Saya enggak tahu itu tanya kawan-kawan di Sumatera Barat dan orang-orang DPP," kata Hidayat pada saat dihubungi JPNN, Kamis (21/2).
Meski tidak mengetahui hal tersebut. Hidayat berharap partainya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. "Insya Allah PKS tidak melakukan hal-hal di luar kewenangan," ujar mantan Presiden PKS tersebut.
Hal yang sama juga diungkap Wasekjen DPP Partai Keadilan Sejahera (PKS) Mahfudz Siddiq. Ia mengatakan belum mendengar kisruh penganggaran partainya di Sumatera Barat (Sumbar). Makanya ia mengaku tidak tahu soal anggaran Rp 1,941 miliar untuk mendanai safari dakwah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 yang lolos tanpa adanya pembahasan. "Wah enggak tahu soal itu ya," ujar Mahfudz Kamis (21/2).
Ketua Komisi I DPR ini lantas menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi ke Pemprov setempat. "Harus cek ke Pemprov dong. Tapi setahu saya acara safari itu sepenuhnya dibiayai DPP," terangnya.
Sebelumnya, khawatir persoalan pengalokasian dana safari dakwah PKS menjadi bola liar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya membeber kronologi munculnya mata anggaran safari dakwah PKS di APBD 2013.
Pemprov mengakui dana tersebut tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, dikarenakan kealpaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak melihat perincian anggaran Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak. Atas hal tersebut, Pemprov Sumbar mengaku khilaf. (gil/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rieke Heran Dana Bencana kok Dikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi