jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas seluruh pegawai lembaga antirasuah itu yang terlibat pungutan liar atau pungli di rutan.
Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi pernyataan terbaru Anggota Dewas KPK Albertina Ho yang mengungkap perkiraan nilai pungli di rumah tahanan atau rutan KPK mencapai Rp 6,148 miliar.
BACA JUGA: Dewas Ungkap Fakta Baru Pungli di Rutan KPK, Astaga
Dewas juga bakal menyidangkan secara kode etik 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli di rutan tempat menghukum para koruptor tersebut.
"asus ini kan disinyalir sudah terjadi sejak 2018, itu berarti sekitar enam tahun yang lalu. Makanya, saya minta KPK dan penegak hukum lainnya, agar memproses seluruh oknum pelaku yang terlibat," ucap Sahroni di Jakarta, Rabu (17/1).
BACA JUGA: Diantar JK Kampanye di Bone, Anies Merasakan Gaung Perubahan Kian Besar
Legislator Fraksi Partai NasDem itu bahkan mengingatkan KPK jangan tebang pilih terhadap semua yang terlibat.
"Baik itu yang masih bekerja di KPK, ataupun yang sudah tidak. Jangan sampai karena pegawai sendiri, jadi ada tebang pilih dalam kasus ini. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku,” tuturnya.
BACA JUGA: Wagub Sulut Steven Kandouw Minta Maaf kepada Prabowo, Ini Masalahnya
Sahroni menilai ketegasan KPK dalam menyelesaikan kasus pungli itu bakal memperlihatkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas segala bentuk penyelewengan, termasuk yang terjadi di internal instansi tersebut.
"KPK harus bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa komitmen dalam memberantas korupsi dan suap itu memang tajam ke segala arah. Seperti situasi yang sedang dihadapkan pada saat ini, 93 pegawai internal, atau bahkan bisa lebih, terlibat pungli," ujar Sahroni.
Pria berjuluk Crazy Rich Tanjung Priok itu menilai jumlah total pungli yang sudah terdeteksi dari pemeriksaan Dewas KPK juga tidak sedikit.
"Nilainya fantastis, miliaran. Bertahun-tahun tidak ketahuan. Nah, masyarakat kini sedang memantau, nih, tindakan tegas apa yang akan KPK lakukan? Apakah bisa KPK selesaikan ini tanpa drama?" ujar Sahroni.
Oleh karena itu, dia berharap langkah KPK dalam menghadapi kasus itu bisa tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor apa pun.
"KPK harus jawab seluruh keraguan-keraguan itu. No kompromi, meski ini melibatkan pegawai sendiri,” ucap Sahroni.(fat/jpnn.com)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam