jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi pembangunan lokasi khusus pembuatan beton ready mix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, yang lokasinya berdekatan dengan sarana pendidikan Yayasan Nizamia Andalusia. Sebab, lokasi pembangunan pabrik itu dianggap tidak sesuai aturan karena dekat lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Sahroni mengingatkan pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar memastikan kualitas pendidikan tidak hanya dari aspek pengajar dan kurikulum, tetapi juga keberadaan bangunan dan lingkungan di sekitarnya.
BACA JUGA: Sepertinya NasDem Tidak Akan Membabi Buta Bela Anies Baswedan
Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta itu menuturkan bangunan sekolah seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 harus terbebas dari potensi bahaya, termasuk dari pencemaran udara dan air.
Karena itu, Sahroni mengingatkan, perizinan atas pembangunan yang berdekatan dengan lokasi sekolah harus menyertakan persyaratan di dalam Permendiknas 24/2007 tersebut.
BACA JUGA: Terbuka Peluang NasDem-PKS Berkoalisi Usung Anies di Pilpres 2024
“Di Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 jelas menyatakan lahan sekolah harus terhindar dari potensi berbahaya yang mengancam kesehatan. Lahan juga jarus terhindar dari gangguan-gangguan seperti pencemaran air hingga kebisingan,” kata Sahroni, Selasa (25/2).
Sahroni menjelaskan, pernyataan ini merupakan tindak lanjut surat yang diterimanya dari Yayasan Nizamia Andalusia. Yayasan itu keberatan atas pembangunan lokasi khusus pembuatan beton ready mix (batching plant) di samping bangunan saranan pendidikan di Jalan Mabes Hankam tersebut.
BACA JUGA: NasDem Berkepentingan Menjaga Anies Agar Tak Layu Sebelum Berkembang
Selain Sahroni sebagai wali murid, surat tersebut juga disampaikan kepada gubernur DKI Jakarta dan kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Dalam surat tersebut, Yayasan Nizamia Andalusia menyampaikan hasil pertemuan dengan Kodam Jaya selaku pemilik lahan di Jalan Mabes Hankam, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Rabu, 19 Februari 2020.
Dalam pertemuan itu Kodam Jaya yang diwakili Mayor Hariyono menyatakan bahwa pihak Kodam Jaya selaku pemilik lahan yang berlokasi di Jalan Mabes Hankam telah bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
“PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diwakili oleh Bpk. Rizal selaku GA membenarkan telah melaksanakan pembangunan di lokasi tersebut dan menyampaikan proses beroperasinya/ pabrikasi batching plant batu buatan/ beton ready mix dalam jumlah yang besar. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk menyampaikan bahwan batching plant tersebut memiliki masa beroperasi minimum 3 tahun,” ucap Sahroni menyampaikan isi surat diterimanya.
Menurut Sahroni, pihak sekolah menolak tegas pembangunan batching plant yang telah disampaikan oleh perwakilan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Pertimbangannya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tidak dapat memberikan jaminan atas hal-hal krusial seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air tanah, dan potensi limbah padat dan B3 atas ceceran oli maupun cairan kimia yang menurunkan kualitas tanah.
“Sekolah itu telah beroperasi sejak tahun 2014. Pembangunan yang dilakukan di sekitarnya seharusnya memperhatikan aspek lingkungan sekolah yang keseluruhan peserta didiknya merupakan anak-anak. Ketika dunia mengahadapi isu virus corona, pemerintah DKI sepatutnya menjaga kualitas udara, khususnya lingkungan sekolah dari proyek pembangunan,” pesan Sahroni.
Dia mencontohkan, aktivitas pembangunan dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada peserta didik. Terlebih disampaikan proyek pembangunan itu akan berjalan selama tiga tahun. "Gubernur DKI harus mengambil sikap dengan membatalkan proyek pembangunan tersebut bila ingin generasi penerus tidak terserang penyakit pernapasan atau lainnya,” timpalnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy