jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Saiful Mujani membenarkan terkait adanya 'chat' soal hasil survei dari lembaga Poltracking Indonesia.
Mujani mengakui dirinyalah yang mengirimkan chat tersebut ke grup WhatsApp internal Persepi.
BACA JUGA: Dewan Kode Etik Persepi Buka-bukaan soal Pemberian Sanksi Poltracking
“Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi, Sabtu (9/11).
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat 8 Novemver 2024 lalu, Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi. Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.
BACA JUGA: Dewan Etik Persepi Bermain Ganda, Disebut Ada Tendensi Rebutan Main Kavling
“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.
Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.
“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.
Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
Saiful Mujani membenarkan dirinya yang menulis chat tersebut di grup Persepi karena terdapat perbedaan antara hasil survei Poltracking dan LSI.
Di dalam chat tersebut pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut juga menulis takut hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltracking membuat bingung konsumen.
Saiful mengatakan konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei.
“Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei,” kata dia.
Terpisah, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi yang mempertanyakan netralitas Dewan Etik Persepi.
“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas Dewan Etik. Apakah Dewan Etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?," ungkap Karim.
Mengingat anggota dewan etik Persepi juga memiliki lembaga survei. Seperti halnya Saiful Mujani yang merupakan pendiri dari lembaga survei SMRC.
"Jadi, publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," ujar Karim.
Dia merasa aneh dengan Persepi yang mengerahkan Dewan Etik atas perbedaan hasil survei di Pilkada Jakarta.
Pasalnya, jika beda hasil survei di Pilkada Jakarta dipermasalahkan, seharusnya hasil survei Pilkada Jawa Tengah juga harus dipermasalahkan, karena ada beberapa perbedaan yang signifikan.
"Kalau Jakarta itu Poltracking beda jauh dari yang lain-lain dengan memenangkan Ridwan Kamil, itu sama kasusnya dengan Jawa Tengah di mana SMRC, Kompas, LKPI itu memenangkan Andika-Hendrar. SMRC dengan Litbang Kompas tipis, tapi LKPI itu menang jauh, tapi enggak diapa-apain," tutur Karim.
Selain itu, Kalau bertindak adil, Dewan Etik Persepi seharusnya tidak hanya menyidangkan beda hasil survei di Pilkada Jakarta saja. Tetapi, juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami hal yang sama.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan Dewan Etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkas Karim.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul