jpnn.com, JAKARTA - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyampaikan analisis soal pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf tentang penolakan terhadap paslon yang didukung Ustaz Abu Bakar Ba'asyir (ABB) di Pilpres 2024.
Ba'asyir merupakan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah yang juga mantan narapidana terorisme.
BACA JUGA: Tokoh NU: Jangan Pilih Calon yang Didukung Saifullah Yusuf, Sering Kalah
Reza menegaskan tidak ada pembenaran terhadap terorisme. "Harus ditentang, pelakunya dipidanakan," ujarnya.
Walakin, pada sisi lain, Reza menyebut ada tiga hal yang perlu ditinjau dari pernyataan Saifullah Yusuf terkait penolakan terhadap paslon yang didukung ABB.
BACA JUGA: Survei IPE: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Terus Naik, Prabowo-Gibran Mandek
Pertama, ABB selaku eks narapidana. Reza menuturkan bahwa studi di sejumlah benua menunjukkan tingkat residivisme pelaku pidana terorisme adalah sebesar 2-7 persen.
"Persentase tersebut dikategori sebagai sangat rendah (very low) dan jauh lebih rendah (far lower) ketimbang residivisme kejahatan umum," ujar Reza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/1).
BACA JUGA: Heboh Ancaman Pembunuhan terhadap Anies, Analisis Reza Indragiri Bikin Ngeri
Pria yang pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) itu mengatakan bahwa ABB sendiri telah menyatakan kembali ke NKRI.
"Pihak yang masih menyebut ABB sebagai penolak Pancasila, perlu memperbarui pengetahuannya. Pernyataan terbuka ABB menunjukkan perubahan mindset-nya," lanjut Reza.
Dia pun menyertakan salah satu pernyataan Ustaz ABB begini; "Indonesia berdasarkan Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya tauhid, Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya, Pancasila itu syirik. Tapi, setelah saya pelajari selanjutnya, ndak mungkin ulama menyetujui dasar negara syirik, itu ndak mungkin. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas.”
Reza menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga tentu telah melakukan risk assessment (RA) terhadap ABB. RA adalah mekanisme untuk menakar antara lain risiko residivisme terpidana.
Seandainya hasil RA menunjukkan ABB berisiko tinggi mengulangi tindak pidana, dan itu menjadi ancaman besar bagi masyarakat, dia yakin Kemenkumham dan lembaga-lembaga negara lainnya niscaya akan memberikan rekomendasinya agar ABB–dengan cara apa pun–tidak dikeluarkan dari lapas.
"Alhasil, kalau ada pihak yang ketakutan bahwa ABB akan melakukan aksi pidananya kembali, pihak tersebut perlu diinsafkan bahwa ketakutannya itu terlalu berlebihan," lanjutnya.
Sekaligus, katanya, ketakutan pihak tertentu itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kerja pemasyarakatan yang telah dilakukan negara melalui Kemenkumham.
Hal kedua yang dianalisis sarjana psikologi jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, soal dukungan ABB terhadap paslon tertentu.
Anggaplah, katanya, risk assessment sebatas menangkap indikator. Sementara, dukungan ABB tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi disengagement ABB dari elemen-elemen terorisme yang pernah didakwakan kepada dirinya.
Reza menjelaskan bahwa disengagement itu merupakan kabar baik. Bahwa, bukan sebatas reprogramming pada level berpikir, ABB sudah memperlihatkan perubahan pada tataran perilaku.
Dia menilai dukungan ABB itu pun selaras dengan anjuran Bung Karno sekian puluh tahun silam. Menentang pembentukan negara agama, Bung Karno mendorong rakyat agar memilih wakil-wakilnya yang dinilai mampu memperjuangkan nilai dan norma keagamaan di parlemen.
Wakil-wakil semacam itu pada gilirannya akan memberikan warna religius pada produk legislatif yang dihasilkan, sehingga pada gilirannya memperkokoh nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara.
"Itu pula yang secara analogis ABB lakukan. Keinginannya agar Indonesia berwarna lebih hijau dia coba realisasikan bukan dengan melalui jalur ilegal. Sebaliknya, demi mewujudkan harapannya itu, ABB memilih aktif menggunakan hak konstitusionalnya selaku warga negara," tutur Reza.
Menurut Reza, narasi 'jangan mendukung paslon yang didukung ABB' pun mengandung logika yang membingungkan. Dia menilai narator menunjukkan sikap anti terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang dia keluarkan justru bernuansa politik praktis.
Kekacauan logika serupa menurut Reza, bisa terjadi pula seandainya ada narasi 'jangan mendukung paslon yang didukung oleh TikToker yang mengancam melakukan pembunuhan/penembakan'.
Begitu pula, narasi 'jangan mendukung paslon yang diusung oleh parpol yang di dalamnya ada eks koruptor', atau lainnya. "Jadi, linearlah dalam berpikir," kata Reza.
Reza menyebut kekhawatiran terhadap individu pelaku pidana atau pun eks narapidana semestinya berlanjut dengan arahan untuk mewaspadai individu tersebut, bukan dengan mengeluarkan instruksi bermuatan politik elektoral.
"Saifullah juga menyebut nama Amien Rais. Ini semakin tidak jelas ujung pangkalnya," ucap penyandang gelar MCrim dari University of Melbourne Australia itu.
Hal ketiga yang dianalisis Reza, soal paslon yang didukung ABB. Dia menyebut dukungan Ustaz Ba'asyir justru memperteguh citra paslon dimaksud sebagai kubu yang identik dengan kemajemukan.
Tak terkecuali, katanya, mantan terpidana yang telah mengalami perubahan nyata pada pemikiran dan perilakunya pun tidak canggung untuk bersikap pro terhadap paslon yang juga didukung oleh banyak pihak dengan serbaneka latar belakang dan afiliasinya.
"ABB, dalam istilah psikologi forensik, ber-reintegrasi dengan masyarakat yang heterogen. Inilah puncak keberhasilan proses pemasyarakatan," kata Reza yang juga anggota Pusat Kajian Assessment Pemasyarakatan POLTEKIP itu.(fat/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam