jpnn.com, JAKARTA - Panglima Besar Front Pembela Rakyat (FPR) Nugroho Prasetyo bakal menggugat keputusan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini dilakukannya untuk meluruskan jalan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Klaim Sandiaga Bikin Mas AHY Kurang Sreg, Ini Sebabnya
"Kalau ambang batas bisa nol persen, dari 16 parpol, salah satunya telah memberikan saya tiket. Saya akan berpasangan dengan TNI aktif bintang dua," kata dia dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/6).
Dia mengatakan, keinginannya untuk maju dikarenakan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengakomodasi kepentingan anak bangsa.
BACA JUGA: Inilah Nama-nama yang Berpeluang jadi Cawapres Jokowi
Menurutnya, banyak aset negara yang harusnya dipertahankan oleh pemimpin bangsa, tetapi dilepas begitu saja.
Bahkan, dia menilai, presiden asal Solo justru menggadaikan bangsa terhadap kepentingan asing.
BACA JUGA: 10 Calon Pendamping Jokowi Hasil Penjaringan PKPBerdikari
"Karena itu, UU 1945 harus dikembalikan. Presiden terpilih harus memiliki kebenarian mengeluarkan dekrit," tegas dia.
Untuk memuluskan jalannya sebagai presiden, Nugroho mengaku akan meminta bantuan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Nugroho menganggap bantuan dari FPI bisa menumbangkan rezim Jokowi.
"Di Indonesia ini ada FPI, sekarang sudah ada FPR. Sekarang saya lagi lagi membayangkan kalau FPI gabung dengan FPR, mungkin gelombangnya akan besar," ujar Nugroho.
Nugroho akan mendeklarasikan dirinya secara resmi di Tuban pada 6 Juli mendatang dengan menghadirkan sekitar dua ribu kader FPR.
"Saya juga minta PAN, Gerindra dan PKS mendukung kami. Solusinya untuk menang Pilpres, gerindra, PKS dan PAN harus merekomendasikan saya," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS: Peluang Jokowi Ditinggal Koalisi Terbuka Lebar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga