Akibatnya, pasangan calon Frans Agung Mulya Putra-Darwis Fauzi, gagal mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang, setelah dinilai adanya dukungan ganda partai politik.
“Kepengurusan saya dianggap tidak sah. Menurut KPUD, itu berdasarkan hasil verifikasi ke DPP. Padahal faktanya, Ketua Umum katakan tidak pernah mengeluarkan surat untuk pengurus Ketua DPC PPI Tulang Bawang yang lain. Saya telepon langsung Ketua Umum Effendy Saut,” katanya saat menjawab pertanyaan pimpinan Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar, di Jakarta, Jumat (19/10).
Arif menyatakan hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi atas perkara perselisihan sengketa pemilukada Tulangbawang dengan pemohon pasangan bakal calon Frans Agung Mula Putra-Darwis Fauzi. Saat Akil menanyakan pernyataan Arif kepada pihak termohon, Kuasa Hukum KPUD, Awan Hermawan membantahnya.
“Tidak benar pak hakim. Kita lakukan verifikasi ke DPP PPI, karena ada dugaan ganda kepengurusan PPI Tulang Bawang yang mendaftarkan pasangan bakal calon bupati yang berbeda. Kita lakukan verifikasi dengan menanyakan kepada salah seorang Ketua DPP yang bernama Paskalis,” katanya.
Menanggapi saling klaim ini, Hakim Akli kemudian mengambil jalan tengah. “Ya untuk ini kita akan lihat bukti-bukti yang ada,” katanya.
Selain mendengar keterangan Arif, sidang kali ini juga mendengarkan sejumlah keterangan saksi lainnya. Dimana beberapa diantaranya menyebut telah terjadi politik uang selama pelaksanaan Pilkada Tulang Bawang. Sidang atas perkara ini akan dilanjutkan pada Senin (22/10).
“Untuk mendengarkan keterangan pihak terkait lainnya,” kata Akil menutup persidangan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rieke dan Teten Bertemu Samakan Visi
Redaktur : Tim Redaksi