JAKARTA - Kondisi politik di tahun 2012 diprediksi semakin memanasKonflik politik dan hukum masih akan terus terjadi
BACA JUGA: Sistem Proporsional Terbuka Dorong Politisi Bekerja
Hal ini lantaran, sistem politik sandera yang terjadi sejak 2009 tidak pernah dituntaskanWasekjen DPP PAN Wahyuni Refi mengatakan, memang susah untuk mencari alasan bahwa ke depan politik hukum akan kondusif
BACA JUGA: Fokus Utama PPKB, Perkuat Green Party PKB
Tetapi kalau dicermati, harusnya antara politik dan hukum harus menjadi hal yang terpisah."Tetapi kenyataannya memang sekarang ini bias karena sering ada keterkaitan antara politik dan hukum
Hadir dalam diskusi itu selain antara lain pengamat politik dari LSI Burhanuddin Muhtadi, dan Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.
Menurut mantan ketua presidium GMNI itu, munculnya kegaduhan politik dan hukum bisa disimpulkan karena tidak adanya supremasi hukum
BACA JUGA: Koalisi Partai Islam Menguat
Kenapa supremasi hukum susah ditegakkan? Karena ada keterlibatan elite politik."Benar bahwa yang terjadi saling menyandera, dan hal ini sangat kontraproduktif bagi kemajuan negeri ini " ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, sekarang ini sepertinya politik yang menjadi panglimaPadahal, negara ini adalah negara hukum yang semuanya harus mengacu pada proses hukum"Menurut saya kasus-kasus besar itu hanya ekses dari semua itu karena kita tidak menempatkan hukum sebagai panglima," jelasnya.
Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ke depan hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi politik yang kondusifImbas politik sandera yang diterapkan oleh Presiden SBY sejak 2009 pasti akan terus mewarnai hingga 2014.
"Imbas politik hukum 2009 sampai 2014Tetap akan ada tarik menarik kepentingan elite, dan dari tahun ke tahun akan terus meningkat karena dibumbui pertarungan kepentingan politik," kata Burhanuddin.
Ada beberapa faktor yang menurut Burhanuddin, membuat kondisi politik hukum bakal semakin tegangPertama adalah karena kegagalan Presiden SBY dalam mendisiplinkan koalisiKarakternya yang tidak tegas menyebabkan semua partai koalisi bermanuver sesuai kepentingan politiknya.
"Pak SBY memang punya kekuatan enam parpol di koalisiTetapi secara riil hanya Demokrat, PKB, dan PANKarena dua koalisi lain yakni Golkar dan PKS tetap tidak bisa dikendalikanParahnya dua partai ini mampu memainkan peran-peran penting di parlemen," ungkapnya.
Sedangkan yang kedua, lanjutnya, dari sisi hukum Presiden SBY tidak memposisikan diri sebagai panglima dalam melakukan pemberantasan korupsiDinamika hukum yang terkesan saling sandera tetap dibiarkan, bahkan SBY terkesan lari dari tanggungjawabnya sebagai kepala negara.
"Kita bisa melihat secara nyata bahwa Pak SBY tersandera kasus Bank Century, lalu Golkar dengan kasus Lapindo, PDIP dengan kasus BLBI, dan PAN dengan kasus hibah kereta dari Jepang dan sekarang ada kasus mafia anggaran Wa Ode NurhayatiSemua partai punya kartu truf," ungkapnya.
Kondisi itu, lanjut dia, akan semakin dipanaskan oleh perebutan kepentingan dalam segala kebijakan dan pemilihan pos-pos strategis yang hampir semuanya melibatkan elite parpolSekarang ini, kata dia, semua posisi ditentukan oleh kekuatan politik sehingga semakin menempatkan sehingga sangat sulit untuk bisa mengharapkan penegakan hukum secara tuntas.
"Karena tidak ada satupun posisi yang tidak melibatkan pintu parpol, ini sangat luar biasa sehingga susah untuk penegakan hukum," tegasnya.
Untuk situasi yang seperti itu, kata dia, ke depannya yang masih perlu diharapkan adalah dorongan dari civil societyHal itu, penting untuk menjaga kualitas keputusan-keputusan politik yang semuanya melibatkan parpol. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Anggap Berkoalisi Sebelum Pileg Tak Realistis
Redaktur : Tim Redaksi