jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda mengatakan ada kesalahan pemerintah terhadap Polri yang selama ini menempatkan Polri menjadi bayang-bayang TNI.
"Penguatan Polri selalu dilihat dari penguatan TNI. Pemerintahan SBY dan Jokowi tidak pernah serius dalam penegakan hukum. Pemerintah hanya membangun konteks relasional antara TNI dan Polri," kata Khairul Huda, di Jakarta, Rabu (1/7).
BACA JUGA: Ketua PDIP Sebut Wajar jika Jokowi Ambil KMP jadi Menteri
Mestinya lanjut Khairul, pembanguan Polri harus lepas dari bayang-bayang TNI. Ini kekeliruan, karena Polri seharusnya dikuatkan dalam rangka sistem peradilan, bukan penyeimbang TNI.
"Yang ada dalam 10 tahun pemerintahan SBY dan delapan bulan pemerintahan Jokowi sama saja, Polri dikelola seperti mengurus angkot yang salah jalan tanpa mempedulikan dampaknya pada masyarakat," tegasnya.
BACA JUGA: Usulan Dana Aspirasi DPR Diserahkan ke Pemerintah
Kalau serius lanjutnya, Polri harus dikelola seperti mengurus kereta api yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. "Masyarakat butuh Polri yang kuat tapi bagaimana itu bisa direalisasikan kalau Polri tidak diperhatikan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: HUT Bhayangkara, Ini Pesan Jokowi untuk Polri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo: Kabinet Sudah Membebani Presiden
Redaktur : Tim Redaksi