JAKARTA - Penyidik KPK gagal memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan iparnya yang menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany kemarin. Dua kepala daerah itu hingga sore hari tidak juga muncul di gedung KPK. Rencananya, mereka akan dimintai keterangan perihal dugaan suap pengurusan Pilkada Lebak, Banten.
Jubir KPK Johan Budi S.P mengatakan, hanya Airin yang menyampaikan alasan tidak bisa bertemu penyidik. Istri dari tersangka kasus yang sama yakni Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan itu sedang menjalankan tugas sebagai wali kota. "Belum bisa memenuhi panggilan karena sedang menghadiri musrembang regional se-Jawa Bali," katanya.
Informasi yang diterima Johan, surat yang dikirimkan kepada penyidik itu hanya untuk satu orang yakni Airin. Sedangkan kakak iparnya, Ratu Atut Chosiyah tidak menyampaikan alasan kenapa tak memenuhi panggilan penyidik. Rencananya, pemeriksaan terhadap kedua kepala daerah itu akan dijadwalkan ulang.
BACA JUGA: Diundang Timwas Lagi, Boediono Pastikan tak Hadir
Tidak tahu pasti kenapa Airin memilih untuk datang ke Musrembang daripada ke KPK. Padahal, selama ini dia tidak pernah absen untuk menjenguk suaminya yang ditahan di rutan KPK. Biasanya, wali kota yang berusia 37 tahun itu datang ke KPK setiap hari Senin dan Kamis.
Ditanya apakah penjadwalan ulang nanti disesuaikan dengan jam besuk, Johan mengaku tidak tahu pasti. Sebab, semua itu tergantung pada penyidik. Yang jelas, tidak ada kaitan antara jam besuk dengan pemeriksaan. "Tidak ada hubungannya. Yang bersangkutan minta izin dan penyidik sudah mengecek. Nanti dijadwal ulang," imbuhnya.
BACA JUGA: MA dan Kejagung Diminta Samakan Persepsi Malpraktik
Seperti diberitakan, dua perempuan pemimpin daerah itu terseret karena ulah Wawan. Selain menjadi suami Airin, dia juga adik kandung dari Ratu Atut. Johan mengaku tidak tahu apa materi yang akan ditanyakan pada keduanya. Namun, seorang saksi dipanggil karena dianggap tahu, pernah mendengar, atau melihat peristiwa itu.
Wawan ditangkap setelah penyidik KPK mengamankan Susi Tur Andayani, seorang pengacara yang dekat dengan mantan ketua MK Akil Mochtar. Saat penangkapan, diamankan pula uang Rp 1 miliar. Ada dugaan bahwa Wawan berada dibalik pengaturan sengketa Pilkada Lebak di MK.
BACA JUGA: Capreskan Yusril, PBB Cari Koalisi
Entah ada kaitannya atau tidak, hasil sidang di MK antara pasangan Amir Hamzah " Kasmin melawan Iti Octavia - Ade Sumardi berpihak pada Amir. MK memerintahkan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Sekedar informasi, Amir yang belakangan dicegah KPK itu mengajukan gugatan ke MK.
Terpisah, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan soal perkembangan penyelidikan dugaan korupsi di pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Dia mengatakan kalau timnya masih terus melakukan pendalaman. Alasannya, ingin membongkar kasus di Banten secara utuh. Malah, dia menyebut banyak kasus di wilayah pimpinan Ratu Atut itu.
"Kasus di Banten itu banyak, bukan cuma di Tangerang Selatan. Tapi juga di Provinsi Banten. Banyak sekali pengaduan masyarakat," tuturnya. Namun, dia tidak merinci apa saja yang diadukan masyarakat. Termasuk apakah itu berarti Ratu Atut berpotensi menjadi tersangka di salah satu kasus itu.
Dia hanya menyebut secara umum beberapa kasus itu. Selain alkes, ada juga dugaan korupsi dalam pemberian bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Menurut Samad, ada kemiripan pelaku dalam beberapa kasus tersebut.
"Di Banten itu kejahatan keluarga. Kita ingin memeriksa satu persatu dan mensinergikan, karena antara satu dengan lainnya punya keterkaitan," jelasnya. Samad menyebut masih memerlukan beberapa informasi keterangan dan fakta. Lembaga antirasuah itu memang mengendus ada yang tidak beres dalam proyek pengadaan alkes..
Selain di Pemprov Banten, wilayah lain yang terindikasi masalah ada di daerah kekuasaan Airin. Yakni, kota Tangerang Selatan. Namun, untuk kawasan tersebut KPK sudah menetapkan tersangka yaitu Tubagus Chaeri Wardhana. (dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Cari Keterangan Lain Soal Ibas
Redaktur : Tim Redaksi