jpnn.com, JAKARTA - Program Bojonegoro Klunting yang digagas oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro Teguh Haryono dan Farida Hidayati mendapat respons positif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari para pakar di bidangnya.
Inovasi program paslon nomor urut 1 ini pun dibedah pada Diskusi Publik Menyambut Universal Basic Income atau Hak Dasar Pendapatan Warga bersama para pakar yang berkompeten di bidangnya.
BACA JUGA: Wahono-Nurul Unggul di Hasil Survei, Pengamat: Layak jadi Pemimpin Bojonegoro
Seorang pakar komunikasi sekaligus wartawan senior Bambang Harymurti (BHM) yang menjadi salah satu narasumber mengatakan bahwa APBD Bojonegoro mencapai Rp 8 triliun lebih.
Namun, hingga September, serapannya baru mencapai 36 persen. Artinya, masih banyak dana yang tersedia.
BACA JUGA: Elektabilitas Unggul Jauh, Wahono-Nurul Punya Peluang Besar Menang Pilkada Bojonegoro
"Jika masyarakat Bojonegoro mendukung program Klunting (Universal Basic Income), diskusi akan menjadi jauh lebih menarik. Kita perlu menggalang kampanye agar mereka setuju," ujarnya.
Model Bojonegoro melalui Klunting ini terinspirasi dari model yang diterapkan di negara bagian Alaska, di mana setiap tahun semua penduduknya menerima dividen dari hasil migas.
BACA JUGA: Setyo Wahono Berkomitmen Membangun SDM Bojonegoro Unggul Berakhlak & Berdaya Saing
Padahal, Alaska dikenal sebagai salah satu negara bagian paling kapitalis di Amerika.
Hal ini membantah anggapan bahwa Universal Basic Income (UBI) identik dengan paham sosialis.
"Saya pernah mendapat reaksi serupa ketika mengusulkan ide UBI ini kepada Pak Sofyan Jalil, mantan Menko Ekonomi. Saat itu, beliau langsung merespons, "Wah, ini sosialis sekali," dan menambahkan, "Nanti orang-orang malah jadi malas."
Menurut Bambang reaksi seperti ini cukup umum, tetapi jika menelusuri sejarahnya, konsep UBI justru berasal dari kalangan yang berorientasi pada ekonomi pasar bebas, seperti Chicago School of Economics.
"Saat itu, konsepnya dikenal dengan istilah Negative Tax System (sistem pajak negatif)," ujarnya.
Yang lebih menarik, kata Bambang, pada masa Presiden Reagan, Amerika hampir menjadi negara pertama yang menerapkan UBI.
Dalam proses legislasi yang melibatkan House of Representatives (setara DPR) dan Senat, kedua partai besar—Demokrat yang cenderung sosialis dan Republik yang lebih kapitalis—sebenarnya menyetujui gagasan tersebut.
Namun, rencana itu kandas karena perbedaan pendapat mengenai jumlah besaran bantuan.
"Demokrat menganggap usulan Republik terlalu rendah, sedangkan Republik merasa angka yang diusulkan Demokrat terlalu tinggi," pungkasnya.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean