jpnn.com, JAKARTA - Tokoh asal Papua Samuel Tabuni mengritik keras pemerintah dan aparat penegak hukum yang menurutnya lamban menyikapi insiden aksi rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kelambanan itu yang menurut Samuel berujung fatal. Aksi rasial di Surabaya berujung pergolakan di tanah Papua.
Menurut Samuel, penegakan hukum terhadap para terduga pelaku rasial baru dilakukan setelah pergolakan terjadi di Pulau Papua.
BACA JUGA: Penjelasan Mantan Gubernur Papua soal Makna Bendera Bintang Kejora
"Kenapa proses pembiaran penegakan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya. Kami harus demo baru proses," ucap Samuel di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Samuel lantas menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak tepat menangani permasalahan di Nduga, Papua. Sebab, pemerintah mengerahkan kekuatan militer menangani persoalan di Nduga.
BACA JUGA: Temuan Kemenkominfo soal Buzzer di Balik Hoaks tentang Papua
BACA JUGA: Penjelasan Mantan Gubernur Papua soal Makna Bendera Bintang Kejora
Itu yang memunculkan bara kekecewaan masyarakat asal Papua. Samuel pun meminta Menko Polhukam Wiranto menarik kekuatan militer di Nduga, demi meredam kekecewaan rakyat.
BACA JUGA: Simak, Solusi Mardani PKS Untuk Mengatasi Krisis Papua
"Terakhir saya minta ke Pak Menko (Wiranto, Red), bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar," tegas dia.
Saat disinggung permintaan menarik pasukan, Wiranto menyanggupinya. Itu dilakukan ketika tidak ada lagi penyerangan oleh kelompok bersenjata ke prajurit TNI.
"Kalau sudah tenang enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan, jam itu juga, saya minta, saya menyarankan Presiden untuk Panglima TNI, menarik pasukan dari Nduga," tutur Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jumat ini.
"Militer di Nduga datang ke sana bukan cari kerjaan. Datang di sana karena ada sebab, ada akibat. Dikirim ke sana karena ingin mengamankan masyarakat dari kegiatan kriminal," tegas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Pers Sarankan Pemerintah Cabut Blokir Internet di Papua
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan