jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Yandri Susanto memastikan bahwa Sandi sudah siap menghadapi debat ketiga Pilpres 2019.
Sandi akan berdebat dengan cawapres KH Ma'ruf Amin soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. "Persiapannya biasa saja," tegas Yandri di gedung parlemen, Jakarta, Senin (11/3).
BACA JUGA: Kiai Maruf: Dulu Orang Takut Sakit, Sekarang Ada KIS
Dia mengatakan, Sandi tetap berkeliling di delapan hingga sepuluh tempat dalam satu hari. Bahkan, setiap pagi juga masih berolahraga. Sandi juga tetap melayani masyarakat. "Karena apa yang mau disampaikan di debat itu masalah kesehatan, pendidikan. Saya kira Bang Sandi dengan dia keliling ribuan titik sudah komprehensif, insyaallah bahannya, untuk disampaikan pada debat," paparnya.
(Bacalah: Banggakan Keputusan Berhenti Jadi Wagub DKI, Sandi Sindir Jokowi?)
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Ada Kriminalisasi Ulama
Menurut dia, jika nanti Sandi menyampaikan saran dan kritik terhadap program yang ada sekarang misalnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, itu hal yang wajar. "Misalnya BPJS kenapa banyak utang, ada juga orang yang sudah BPJS kenapa susah berobat. Saya kira itu hal-hal yang patut dikritik, bukan saja oleh Bang Sandi tapi oleh semua," jelasnya.
Demikian juga dengan soal kartu-kartu, misalnya kartu prakerja Jokowi. Menurut Yandri, bukan hanya Sandi saja yang mengkritik. Bahkan, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga masih mempertanyakan.
BACA JUGA: Maruf Amin: Kami Menargetkan Suara Sebesar 60 Persen di Sumatera Utara
Menurut dia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri baru mau mengkaji. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ujar dia, juga masih mempertanyakan dari mana uangnya. "Jadi di internal pemerintah belum kompak," tegasnya.
Jadi, sekretaris Fraksi PAN di DPR itu melanjutkan bahwa bukan dari kubu Prabowo - Sandi yang banyak mengkritisi kartu prakerja, justru dari internal mereka sendiri. "Termasuk Pak JK sampaikan uangnya tidak ada. Itu bisa dilakukan kalau negara sudah makmur utangnya tidak ada, tidak seperti Indonesia menurut Pak JK," tambahnya.
Yandri mengaku tidak tahu apakah Jokowi menyampaikan soal kartu prakerja itu atas ide pribadi atau hasil kajian di Tim Kampanye Nasional Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin, atau internal pemerintah. "Saya tidak tahu," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Pengacara Soal Kehadiran Sandiaga di Konser Ahmad Dhani
Redaktur & Reporter : Boy