jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan melaporkan audit dana operasional jabatan yang dia dialihkan untuk masyarakat.
Menurut Sandi, audit tersebut membedakan dengan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang hanya mengaku memberikan dana operasional kepada masyarakat tapi tidak ada bukti audit.
BACA JUGA: Sandiaga Punya Kabar Gembira untuk Pasukan Oranye
"Saya akan audit. Kalau saya sih, no negotiable. Kalau yang dulu-dulu kan nggak pernah diaudit," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Setiap uang yang dialihkan, kata Sandi, akan terlampir dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).
BACA JUGA: Perbaikan Air Mancur Telan Rp 620 Juta, Sandi Anggap Wajar
Menurut Sandi, Ahok-Djarot juga berdalih dana operasional diberikan kepada masyarakat. Namun, Sandi tidak begitu saja percaya lantaran tidak ada hasil auditnya.
"Mana auditnya (era Ahok) saya nggak dapat laporannya. Tolong teman-teman minta auditnya kasih ke saya. Supaya saya belajar juga. Karena dana operasional itu selama ini yang saya tahu tidak pernah diaudit," kata dia.
BACA JUGA: Sandiaga: Rumah DP 0 Rupiah Mulai Awal 2018
Seperti diketahui, pada masa Ahok-Djarot, anggaran dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per bulannya.
Jika dirupiahkan maka nilainya mencapai Rp 4,5 miliar. Adapun pembagiannya adalah 60 persen atau Rp 2,7 miliar untuk gubernur, dan 40 persen atau Rp 1,8 miliar untuk wakil gubernur. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Hibahkan Rp 1 Miliar untuk Menwa
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga