jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya tidak memiliki beban politik yang tinggi. Mantan Wali Kota Surakarta ini hanya perlu berpikir soal legacy atau warisan kepemimpinan yang baik ke depan.
“Karena itu mengangkat Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) dan Antazari Azhar (mantan Ketua KPK) sebagai anggota Dewan Pengawas KPK, saya kira tidak menjadi masalah bagi Jokowi,” ujar Ari kepada jpnn.com, Sabtu (9/11).
BACA JUGA: Jawaban Jubir Presiden saat Ditanya Peluang Ahok jadi Dewas KPK
Dosen di Universitas Indonesia ini bahkan memprediksi KPK akan makin dikuatkan jika Jokowi mau mengangkat Ahok dan Antasari sebagai dewan pengawas lembaga antirasuah itu. Bahkan, diprediksi bisa meredam rasa frustasi publik di tengah ketidakjelasan keluarnya Perppu KPK.
"Tetapi untuk serikat karyawan KPK yang pro Novel Baswedan, saya yakin penunjukan Ahok dan Antasari sangat tidak disukai. Bisa jadi Ahok dan Antasari dianggap mengganggu kepentingan mereka," ucapnya.
BACA JUGA: Istana Pastikan Mantan Napi Tak Bisa Jadi Dewas KPK
Pembimbing disertasi S3 di pasca-sarjana universitas Padjajaran ini kemudian menyebut beberapa alasan lain untuk memperkuat argumentasinya. Integritas Ahok dan Antasari dinilai sangat mumpuni. Kemudian, keberanian dan konsistensi dalam membela kebenaran juga sudah terbukti.
Soal status mantan terpidana keduanya, Ari mengatakan Ahok terkena kasus penistaan agama karena tekanan politis dan Antasari terjerat kasus rekayasa pidana. Kedua penyebab itu seharusnya tidak disamaratakan dengan sosok yang terjerat kasus hukum lain, misalnya tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: JK dan Wiranto Dianggap Cocok, tetapi Tidak untuk Ahok
"Jadi, saya kira Ahok dan Antasari sangat sesuai untuk didapuk Jokowi menjadi dewan pengawas KPK," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Ken Girsang