Sanggam Hutapea Dorong Penguatan Kewenangan Badan Otorita Danau Toba

Minggu, 20 Februari 2022 – 17:20 WIB
Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Sanggam Hutapea. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Sanggam Hutapea mengaku sejak awal sudah melihat ketidakefektifan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dalam rangka mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisiata Danau Toba. 

Pasalnya, menurut Sanggam, BODT yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 ini hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak mencakup keseluruhan kawasan Danau Toba.

BACA JUGA: Gelar Event Berkelas Dunia, Sanggam Hutapea: Momentum Mempromosikan Pariwisata Danau Toba

Oleh karena itu, Sanggam menyerukan agar kewenangan BODT perlu diperkuat dan diperluas agar maksimal dalam pemgembangan dan pembangunan kawasan Danau Toba.

“Jadi, BODT bukan hanya berwenang pada lokasi pengembangan dan pembangunan seluas 500 hektare lahan di Sigapiton Toba  dan sekadar koordinasi antar-Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Sanggam Hutapea dalam siaran pers pada Minggu (20/2/2022).

BACA JUGA: Jokowi Meresmikan 7 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Kapal di Danau Toba

Sanggam Hutapea pun meminta peran aktif para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara untuk mendorong pembuatan regulasi peningkatan kewenganan yang kuat dan luas. Termasuk anggaran BODT untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba secara menyeluruh.

Sebab, kata Sanggam, kawasan Danau Toba demikian luas meliputi delapan Kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun Karo, Dairi dan Pakpak Barat.

BACA JUGA: Jokowi Geber Motor Costum di Danau Toba, Luhut dan Sandiaga?

Kewenangan BODT, menurut Sanggam, sebaiknya juga mencakup kewenangan anggaran sektor pariwisata di seluruh kawasan Danau Toba sehingga pembangunan kawasan wisata Danau Toba akan terpadu dan tidak ada lagi pembangunan yang terpisah antarwilayah. 

Contohnya, diberi kewenangan khusus untuk anggaran sektor pariwisata yang terkait langsung dengan pengembangan sektor pariwisata harus mendapat persetujuan dari BPODT.

Dengan kewenangan BODT yang kuat dan luas, pembangunan kawasan wisata tersebut akan lebih terpadu sehingga tidak ada lagi pembangunan yang terpisah antarwilayah.

“Membangun kawasan Danau Toba membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Oleh karena itulah, kewenagan BODT perlu ditingkatkan agar koordinasi dan komunikasi BODT dengan Pemda dapat diimplementasikan secara serentak,” kata Sanggam Hutapea.

Terkait perlunya peningkatan kewenangan BODT ini, menurut Sanggam, sebenarnya sudah menyampaikan usulan tersebut beberapa tahun lalu dalam berbagai Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri Pemda-Pemda di Kawasan Danau Toba dan BPODT. Termasuk mengusulkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk menunjuk staf khusus (Stafsus) menangani kawasan Danau Toba.

Dia menilai perlu staf khusus (Stafsus) Menparekraf menangani kawasan Danau Toba. Sebab, menangani pengembangan Danau Toba harus rutin melakukan komunikasi intensif dengan pemda, khususnya pemda di delapan daerah.

Kawasan Danau Toba membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif, antara Pemda-Pemda Kawasan Danau Toba. Sebab, komunikasi dan koordinasi antar-Pemda di kawasan Danau Toba selama ini sangaat minim.

Di sinilah peran staf khusus yang menangani Danau Toba harus mampu melakukan komunikasi intensif dengan pemda. Staf khusus harus mampu memicu keseriusan PemerintahTingkat I dan Tingkat II dalam memajukan pariwisata di Danau Toba.

Sanggam yakin dengan peningkatan kewenangan BODT dan keberadaan staf khusus (Stafsus) Menparekraf akan menjadi pengembangan dan pembangunan kawasan Danau Toba lebih cepat dan terpadu.

Apa lagi kekompakan antara Pemda di wilayah kawasan Danau Toba dapat terbangun sehingga masing-masing Pemda tidak mengedepankan ego wilayah atau territorial masing masing.

Sanggam menyebutkan selama ini salah satu kendala pengembangan kawasan Danau Toba yakni tidak seiramanya delapan Pemda dalam membangun, menata dan mengembankan kawasan Danau Toba. 

“Padahal membangun pariwisata Danau Toba sebagai wisata kelas dunia harus dilakukan dengan konsep kawasan Danau Toba bukan dengan konsep per Pemda,” kata Sanggam.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler