jpnn.com - JPNN.com - Kinerja Pemprov DKI periode 2015-2017 tidak memuaskan. Hal tersebut, dapat dilihat dari serapan anggaran rendah dan data realisasi yang kurang transparan.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menerangkan, masyarakat berhak mengetahui capaian kerja pemerintah.
BACA JUGA: Ahok Ingin Perbanyak CCTV
Apakah, itu setiap bulan atau triwulan sehingga dapat mengukur sejauh mana pembangunam.
"Harusnya dapat diakses melalui website resmi pemprov. APBD adalah hak warga DKI. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar serapan anggaran yang sudah dicapai, dan dibidang apa saja serapan anggaran masih rendah," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana, Rabu (28/12).
BACA JUGA: Kang Aher Minta Warga Merenung di Malam Tahun Baru
Beberapa data yang dirilis oleh media nasional, melaporkan rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut politikus PKS itu, serapan anggaran yang rendah mengindikasikan kelemahan kinerja membangun Jakarta.
BACA JUGA: Anies Klaim Bisa Hapus Kemiskinan dengan Cara Ini
Apalagi bila terjadi pada pos-pos seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat menengah bawah.
Jubir pasangan nomor urut tiga itu menegaskan, target Anies-Sandi jika terpilih nanti adalah serapan APBD DKI di atas 90 persen dan predikat rapor biru audit BPK, alias wajar tanpa pengecualian.
"Kedua hal tersebut sudah terbukti dicapai Mas Anies semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata juru bicara tim kampenya Anies-Sandi itu. (dka/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Koh Ahok Ingat Pesan Ayahnya
Redaktur : Tim Redaksi