jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menyayangkan adanya pengerahan santri untuk mengadang anggota kepolisian yang mau menjemput paksa buron kasus pencabulan, MSAT di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (7/7).
Legislator Fraksi PKB itu mengatakan pelibatan santri untuk menghalang-halangi penegakan hukum adalah praktik buruk.
BACA JUGA: IPW kepada Anak Kiai Jombang Pelaku Pencabulan: Pengecut!
Hal itu berpotensi merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang.
"Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan di semua pesantren yang ingin melestarikan ajaran Islam dan mencetak calon-calon pemimpin Islam di masyarakat," kata Luqman melalui keterangan persnya, Kamis (7/7).
BACA JUGA: Hasil Akhir Timnas U-19 Indonesia vs Thailand, Skor 0-0, Cahya Supriadi Tampil Gemilang
Ketua PP GP Ansor itu pun meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar melakukan evaluasi secara serius proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso, Jombang.
Terlebih lagi, ada upaya pengerahan santri demi mengadang petugas kepolisian yang mau menangkap MSAT.
BACA JUGA: Kasus Perampokan Sopir Truk yang Dibuang di Bogor Terungkap, Oh Ternyata
"Apabila terdapat praktik yang menyimpang, saya minta Kemenag tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," ujar Luqman.
Dia sekaligus meminta kepada siapa pun agar tidak melakukan generalisasi terhadap tindak kejahatan seksual yang diduga dilakukan MSAT.
Utamanya, menyamakan aksi MSAT yang diduga mencabuli santriwati dengan aktivitas di pesantren-pesantren lain.
"Kejahatan berkemungkinan dilakukan individu di mana saja, baik yang menjadi bagian, atau pun bukan, dari civitas lembaga pendidikan tertentu," ungkap Luqman.
Sebelumnya, polisi menjemput paksa anak kiai ternama di Jawa Timur, MAST karena pria 42 tahun itu menjadi tersangka pencabulan santriwati.
"Ada sekitar puluhan orang yang tadi dimasukan ke tiga truk. Mereka merupakan relawan, simpatisan dan santri," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto di Jombang, Kamis (7/7). (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan