jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengapresiasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berkantor selama seminggu ini di Papua sehingga bisa mengendalikan situasi keamanan secara langsung.
Menurut Neta, seiring dengan kondusifnya situasi Papua, Kapolri Tito perlu melakukan langkah-langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli sibernya agar kekacauan tidak terulang.
BACA JUGA: Edo Kondologit: Jangan Sampai Masalah Papua Usik Keberagaman Indonesia
"Setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri,” tegas Neta, Selasa (3/9).
Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian terutama di Surabaya, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Menurut Neta, apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai SOP dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua patut dievaluasi.
BACA JUGA: Pansel Capim KPK Panen Kritik, Bang Neta Minta Jokowi Tutup Telinga
BACA JUGA: TPDI Minta Kapolri Bebaskan Mahasiswa Papua Dari Tahanan
"Lalu seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar ke mana-mana dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali," paparnya.
BACA JUGA: Kapolri Keluarkan Perintah Spesial Buat Kapolda di Papua dan Papua Barat
Menurut Neta, evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat.
Kedua, sejauh mana keberhasilan kinerja Patroli Siber Kepolisian dalam memburu dan menangkap para provokator digital dalam negeri, yang memprovokasi kasus Surabaya hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua.
"Sebab dari informasi yang diperoleh IPW aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak," ujar Neta.
Dia menegaskan Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauhmana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh, untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri tersebut.
Ketiga, lanjut Neta, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru. Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pascakasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka.
IPW mendapat informasi ada dua strategi yang dilakukan pihak asing dalam memprovokasi kerusuhan di Papua. Semua itu mereka gerakkan pascakasus Surabaya. Yakni memprovokasi lewat medsos, khususnya lewat WA sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan.
“Selain itu, menjadikan sebuah negara kecil di Pasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka untuk mendukung provokasi ke wilayah Papua," jelasnya.
Ketiga hal ini perlu dicermati Polri secara intensif yang tentunya bekerja sama dengan TNI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam mengantisipasi manuver oknum oknum dari luar negeri yang selalu hendak memprovokasi masyarakat Papua. "Mata rantai gerakan ini perlu segera diputus," tegasnya.
Lebih lanjut dia menegaskan dengan berkantornya Kapolri Tito dan Panglima Hadi di Papua diharapkan denyut nadi dan dinamika warga Papua sesungguhnya dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu.
"Sehingga akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di Bumi Cenderawasi itu," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri: Kelompok Anarkis di Papua Ada Hubungan dengan Jaringan Internasional
Redaktur & Reporter : Boy